Sticky

FALSE

Page Nav

HIDE

GRID

GRID_STYLE

Hover

TRUE

Hover Effects

TRUE
Berita Terkini

Teladan dari Helmi dan Dedy untuk Indonesia

Di tengah sorotan publik terhadap buruknya pelayanan kesehatan di berbagai daerah, dua pemimpin dari Partai Amanat Nasional—Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dan Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi—menjadi contoh langka tentang bagaimana kepala daerah seharusnya bertindak dalam menjamin hak dasar rakyat: kesehatan.

Kebijakan mereka yang serius dan konsisten dalam menyediakan pelayanan kesehatan gratis tanpa terkecuali bagi seluruh warga Bengkulu bukan hanya layak diapresiasi, tapi juga harus menjadi standar moral dan politik bagi seluruh kepala daerah di Indonesia. Ketika sebagian pemimpin daerah masih bersembunyi di balik alasan keterbatasan anggaran atau prosedur birokrasi, Helmi Hasan dan Dedy Wahyudi justru membuktikan bahwa komitmen dan kemauan politik jauh lebih menentukan.

Langkah ini tidak lahir dari populisme murahan, melainkan dari kesadaran bahwa negara—dan dalam hal ini, pemerintah daerah—wajib hadir secara konkret dalam kehidupan masyarakat, terutama kelompok yang paling rentan. Dalam konteks ini, pelayanan kesehatan gratis bukan sekadar program, tetapi manifestasi nyata dari sila kelima Pancasila: "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Sudah saatnya kepala daerah di seluruh Indonesia berhenti menjadikan sektor kesehatan sebagai proyek sesaat yang hanya muncul dalam masa kampanye. Mereka perlu melihat bahwa investasi dalam kesehatan bukan hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga menumbuhkan produktivitas, memperkuat ekonomi lokal, dan membangun kepercayaan rakyat terhadap negara.

Apa yang dilakukan Helmi dan Dedy harus dilihat sebagai cermin: apakah pemimpin-pemimpin kita benar-benar hadir untuk rakyat, atau hanya hadir dalam baliho? Jika Bengkulu bisa, daerah lain pun seharusnya bisa. Tidak ada alasan untuk abai. Karena dalam negara yang beradab, tidak seorang pun boleh takut jatuh sakit hanya karena ia miskin.

Jika kita masih ingin menyebut Indonesia sebagai negara yang berkeadilan, maka memastikan kesehatan gratis dan merata harus menjadi keniscayaan—bukan kemewahan.