Di tengah sorotan dan riuhnya pro-kontra soal tambang emas di kawasan Bukit Sanggul, Kabupaten Seluma, sikap Gubernur Bengkulu Helmi Hasan patut diapresiasi sebagai langkah yang bijak, terukur, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Dalam situasi yang mudah membakar emosi dan membelah pendapat publik, Gubernur Helmi justru mengambil posisi sebagai penengah: tidak menolak investasi, tetapi juga tidak membiarkan rakyat menjadi korban eksploitasi.
Langkahnya untuk meminta kajian ulang terhadap izin tambang emas yang dikelola PT Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), menunjukkan bahwa Gubernur memahami bahwa kekayaan alam harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian, keberlanjutan, dan keadilan antargenerasi. Beliau menekankan bahwa kegiatan tambang tidak boleh melanggar tata ruang, tidak boleh mencemari lingkungan, dan tidak boleh merugikan masyarakat Seluma yang selama ini menggantungkan hidup dari pertanian, sumber air bersih, dan hutan lindung di sekitar Bukit Sanggul.
Sayangnya, sikap hati-hati ini justru disalahartikan oleh sebagian pihak. Ada yang mencoba membenturkan Gubernur dengan Pemerintah Kabupaten Seluma, bahkan dengan Pemerintah Pusat. Padahal, justru dengan posisinya yang tidak emosional, tidak reaktif, dan tetap berpegang pada prinsip hukum serta aspirasi rakyat, Gubernur Helmi sedang menyelamatkan seluruh pihak dari risiko konflik sosial dan kehancuran ekologis jangka panjang.
Perlu dipahami bahwa dalam tata kelola pemerintahan yang sehat, perbedaan pandangan bukanlah musibah, melainkan peluang untuk menemukan solusi yang lebih utuh. Tidak semestinya Gubernur Helmi dihujat karena berusaha melindungi rakyatnya. Sebaliknya, beliau layak didukung, agar bisa menjadi penyeimbang antara kepentingan daerah, nasional, dan generasi masa depan.
Sikap tegas namun dialogis yang diambil Gubernur Helmi Hasan adalah contoh kenegarawanan di level daerah. Beliau memilih jalan tengah: menjaga kepentingan rakyat kecil tanpa menutup pintu bagi peluang investasi. Inilah esensi kepemimpinan sejati: melayani dengan nurani, bukan melayani kepentingan duniawi.
Sudah saatnya semua pihak menahan diri dari narasi saling serang. Pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, aktivis lingkungan, dan korporasi tambang—semuanya perlu duduk bersama dalam kerangka kepemimpinan yang diperlihatkan Gubernur Helmi: rasional, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan.
Bengkulu tidak butuh kegaduhan politik, tetapi ketegasan moral untuk memastikan bahwa setiap jengkal tanah dan setiap tetes emas di perut bumi ini menjadi berkah, bukan kutukan.
