PedomanBengkulu.com, Jakarta - Di tengah derasnya arus laporan dan keluhan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik, khususnya di daerah, kehadiran lembaga negara seperti Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) dan Ombudsman RI menjadi sangat vital.
Apalagi baru-baru ini, BAP DPD RI resmi menjalin kerja sama strategis dengan Ombudsman, yang diyakini akan memperkuat sistem respons terhadap pengaduan masyarakat dari seluruh penjuru negeri, termasuk dari wilayah-wilayah yang selama ini kurang terjamah.
Anggota BAP DPD RI Hj Leni Haryati John Latief mengatakan, selama ini masyarakat masih banyak yang mengeluh terhadap pelayanan pemerintah daerah masih sering tidak mendapatkan tindak lanjut yang memadai terutama mengenai sulitnya akses layanan kesehatan di pelosok.
"Ada juga mengenai lambannya penyaluran bantuan sosial, hingga persoalan tanah dan tata kelola desa, semuanya bermuara pada satu kata, yakni maladministrasi. Kalau nggak berhenti di meja birokrasi, biasanya tercecer di antara lembaga yang saling lempar tanggung jawab. Di sinilah pentingnya sinergi antara BAP dan Ombudsman ke depan, membangun mekanisme penanganan aduan yang terintegrasi, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat," kata Hj Leni Haryati John Latief, Kamis (17/7/2025).
Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu ini menjelaskan, kerja sama BAP DPD RI dan Ombudsman ini bukan hanya soal tukar data dan koordinasi kelembagaan, namun bentuk nyata dari kehadiran negara dalam mendengar dan menindaklanjuti suara rakyat, terutama dari daerah yang selama ini merasa tak punya saluran efektif untuk mengadukan ketidakadilan.
"Mudah-mudahan kerja sama ini bisa segera ditindaklanjuti dalam wujud pembentukan desk aduan bersama, pembuatan sistem pelaporan publik yang lebih transparan dan mudah diakses hingga seluruh aduan dapat diselesaikan secara sistemik," ujar Hj Leni Haryati John Latief.
Mantan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Bengkulu ini menekankan, pengaduan masyarakat tidak boleh dianggap sebagai sebuah bentuk perlawanan.
"Pengaduan masyarakat harus dianggap sebagai bagian dari partisipasi dalam membangun pemerintahan yang bersih dan melayani. Saya berharap dengan adanya sinergi antara BAP dan Ombudsman ini budaya menerima kritik dan memperbaiki diri dapat ditanamkan di seluruh tingkatan birokrasi daerah," ungkap Hj Leni Haryati John Latief.
Pembina Bundo Kanduang Provinsi Bengkulu ini menambahkan, ia berharap Bumi Merah Putih menjadi bagian dari peta nasional akuntabilitas publik di tengah reformasi pelayanan yang makin digital dan terpusat.
"Sinergi BAP dan Ombudsman bukan hanya soal kerja kelembagaan. Ini adalah jembatan harapan bagi masyarakat di daerah yang ingin didengar dan dilayani secara adil. Doakan ya," demikian tutup Hj Leni Haryati John Latief. [**]
