PedomanBengkulu.com, Seluma – Polemik data desil yang menyebabkan banyak warga kehilangan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah masih menjadi keluhan masyarakat di Kabupaten Seluma.
Warga yang sebelumnya menerima bantuan seperti PKH dan BPNT kini banyak yang tidak lagi terdata sebagai penerima. Penyebabnya, dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), mereka masuk dalam kategori desil tinggi.
Perlu diketahui, pemerintah membagi tingkat kesejahteraan masyarakat dalam 10 desil. Desil 1-4 adalah kelompok miskin dan rentan miskin yang menjadi prioritas penerima bansos, sementara desil 6-10 adalah kelompok mampu. Ketika warga miskin masuk ke desil 6 ke atas, sistem otomatis menghapus namanya dari daftar penerima.
Kondisi inilah yang dikeluhkan warga. Banyak warga yang dinilai secara ekonomi masih membutuhkan, namun di lapangan justru terdata sebagai warga mampu.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I DPRD Seluma, Hendri Satrio, membenarkan pihaknya banyak menerima aduan dari masyarakat terkait persoalan desil tersebut.
Menurutnya, sejumlah anggota dewan sudah turun langsung merespons keluhan warga di dapil masing-masing.
"Kalau untuk hearing kan itu nanti tergantung pimpinan, yang pastinya beberapa kawan-kawan dewan saya lihat juga sudah ada yang bergerak merespon keluhan terkait desil ini," ujar Hendri.
Ia menegaskan Komisi I siap membahas persoalan ini secara resmi bersama pihak eksekutif jika diagendakan oleh pimpinan DPRD.
"Kalau nanti pimpinan menjadwalkan mau hearing kami siap," tegasnya.
Saat ini masyarakat berharap Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial dapat melakukan verifikasi dan validasi ulang data di lapangan serta membuka ruang sanggah, agar data desil benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat dan bansos tepat sasaran.
(Penulis: Rahmat)
