PedomanBengkulu.com, Lebong - Menyikapi permasalahan penerima bantuan sosial (Bansos) banyak yang tidak tepat sasaran, Wakil Bupati Lebong Bambang ASB S.Sos M.Si memimpin audiensi pendataan penerima Bansos bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu, BPS Kabupaten Lebong. Audiensi juga dihadiri OPD teknis meliputi Dinas Sosial Lebong, Dinas Ketahanan Pangan Lebong, termasuk juga Koordinator Kabupaten dan Pendamping PKH Kementerian sosial RI yang bertugas di Kabupaten Lebong, Rabu (26/11/2025).
Dikatakan Bambang, audiensi bersama BPS, Tim Pendamping Sosial dan instansi terkait, sebagai langkah menyikapi persoalan Bansos yang ada di Kabupaten Lebong, dimana saat ini masih banyak sekali keluhan masyarakat terkait dengan data penyalurannya. Baik itu PKH, bantuan pangan dari Bulog atau BLT Kesra. Berdasarkan laporan dan keluhan tersebut, memang masih banyak yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
"Kemarin saya melaksanakan sidak ke Kecamatan Lebong Selatan. Saya coba cek untuk pembuktian di lapangan, ternyata memang benar bahwa kita menemukan ada warga kita yang selayaknya mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah,
baik itu dari Kementerian Sosial maupun Bulog. Tapi ternyata mereka tidak mendapatkan itu," ungkap Bambang, Rabu (26/11/2025) siang.
Ditambahkan Bambang, dari hasil penelusuran dilapangan memang menunjukkan, bahwa adanya persoalan ini bermula dari tidak validnya data awal, yang disampaikan untuk di input oleh petugas atau operator. Pihaknya juga menemukan indikasi bahwa ada pihak-pihak yang memang tidak layak mendapatkan bantuan tersebut. Sedangkan yang benar-benar layak malah tidak masuk dalam data penerima Bansos.
"Data yang sudah masuk, ada perangkat desa, anggota BPD, kemudian anak-anak perangkat desa atau anak Kepala Desa.
Kemudian mereka yang memiliki kemampuan secara ekonomi, secara fisik dan secara mental,
tetap menerima bantuan tersebut,"
bebernya
Oleh karena itu, lanjut Bambang, Pemkab Lebong melaksanakan audensi bersama dengan BPS, karena seluruh data yang dipergunakan oleh pemerintah pusat itu, berdasarkan hasil rekapitulasi yang dikompilasi oleh BPS.
"Kita hari ini audensi bersama BPS, membicarakan bagaimana solusi terbaik kedepan untuk merefresh
atau melakukan cek ulang atau melakukan verifikasi faktual
terkait dengan data-data yang sudah ada saat ini. Sehingga kedepan masyarakat penerima manfaat bantuan sosial ini adalah benar-benar masyarakat yang memang memiliki hak," tegasnya.
Harapannya kedepan, sambung Bambang, walaupun prosesnya masih memerlukan waktu, ditargetkan tahun 2026 semua data tersebut diupayakan sudah di validasi. Berdasarkan hasil perbaikan data penerima semua Bansos yang ada di Kabupaten Lebong.
"Saya sudah perintahkan OPD teknis untuk segera membuat telaah dan melaporkan ke Bapak Bupati. Untuk mencari solusi dan melaksanakan rapat terpadu,
sehingga kedepannya data penerima Bansos ini benar-benar valid," pungkasnya.[spy]
