BENGKULU, PB - Wacana tentang pengadaan mobil dinas (mobnas) untuk operasional kelurahan se Kota Bengkulu bergulir ke Wali Kota Helmi Hasan. Setelah mempertimbangkan berbagai aspirasi, rencana tersebut dibatalkan.Baca juga : Ahli Hukum: Mobil Operasional untuk Kelurahan Diperkenankan Aturan
"Justru usulan tersebut berbalik ketika adanya kebijakan rasionalisasi. Bukan cuma usul mobnas untuk kelurahan yang dibatalkan, bahkan sejumlah mobnas yang tadinya sudah dianggarkan pada APBD 2016 ini untuk pejabat Eselon II juga dicoret," kata Wali Kota Helmi Hasan melalui Kabag Humas Setda Kota, Salahuddin Yahya, baru-baru ini.
Ia menguraikan, anggaran untuk 67 unit mobil operasional kelurahan yang diprediksi bakal menelan anggaran belasan miliar rupiah tersebut akan diganti dengan kebutuhan operasional yang menunjang program pemerintahan.
"Kita minta setiap lurah untuk mengusulkan anggaran pengadaan wifi. Kita sudah bekerjasama dengan PT Telkom. Anggarannya tidak besar. Hanya Rp 800 ribu per bulan atau setahun tidak lebih dari Rp 10 juta. Kalau infrastruktur kelurahan sudah baik, RT-RW bisa ditetapkan hal yang sama," ujarnya.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut bisa dipadukan dengan program Smart City Terpadu yang berpusat di Taman Digital Simpang Lima Ratu Samban. Dengan demikian aspirasi di setiap kelurahan yang ada dapat terhubung langsung dengan meja kerja Wali Kota.
"Jadi semua aspirasi itu disampaikan dan terhubung kepada kepala daerah. Ini juga untuk mempercepat respon terhadap kebutuhan berbagai pelayanan publik yang tinggi di kelurahan-kelurahan. Makanya lurah diminta untuk segera mengusulkannya kepada TAPD," ungkapnya.
Pemerintah Kota mengharapkan, lanjut Salahuddin, adanya wifi gratis di kelurahan-kelurahan tersebut tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh aparatur kelurahan, namun pada jam-jam tertentu juga bisa dimanfaatkan oleh publik untuk membaca berbagai literasi yang ada di internet.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu, M Sofyan, membenarkan hal tersebut. Ia menjelaskan, kebijakan rasionalisasi anggaran akan diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur publik. Terdapat sekira Rp 50 miliar lebih anggaran yang akan dirasionalisasikan. [RN]
