PedomanBengkulu.com, Jakarta — Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Leni Haryati John Latief menegaskan bahwa kinerja lembaga perwakilan daerah tidak semata-mata diukur dari banyaknya kegiatan atau produk legislasi, melainkan dari dampak dan hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan dalam kegiatan Senator Menyapa 2026 bertema “Dari Aspirasi Daerah Menuju Kebijakan Negara” yang diselenggarakan DPD RI bersama CNN Indonesia, Kamis (5/11/2026), di Grand Ballroom Dua Mutiara, JW Marriott, Kuningan, Jakarta.
Lulusan Magister Administrasi Publik Universitas Bengkulu ini menjelaskan, keberhasilan DPD RI harus tercermin dari sejauh mana aspirasi masyarakat daerah mampu diperjuangkan hingga menjadi kebijakan negara. Ukuran kinerja, kata dia, tidak berhenti pada angka dan laporan administratif, tetapi harus menyentuh kehidupan masyarakat secara nyata.
“Kinerja DPD tidak hanya didasarkan pada ukuran kuantitas, melainkan berbasis dampak dan hasil yang dirasakan oleh masyarakat,” ujar Hj Leni Haryati John Latief.
Dewan Pakar Daerah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) Provinsi Bengkulu ini mengatakan, kegiatan Senator Menyapa merupakan cerminan peran DPD RI sebagai jembatan aspirasi antara masyarakat di daerah dan pemerintah pusat. Melalui kegiatan tersebut, berbagai persoalan yang tumbuh di tengah masyarakat diharapkan dapat disampaikan secara langsung kepada para pemangku kebijakan.
"Suara daerah perlu mendapat tempat yang lebih kuat dalam proses pengambilan keputusan nasional. Sebab, kebijakan yang dirumuskan di pusat semestinya tidak tercerabut dari kenyataan yang dihadapi masyarakat di pelosok negeri," tegas Hj Leni Haryati John Latief.
Ketua Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid Dewan Masjid Indonesia (BKMM-DMI) Provinsi Bengkulu ini menekankan, pemerataan pembangunan menjadi salah satu agenda penting yang harus terus dikawal DPD RI. Pembangunan, menurut dia, tidak boleh hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, sementara daerah lain masih bergulat dengan keterbatasan infrastruktur dan pelayanan publik.
"DPD RI , mendorong terwujudnya pemerataan pembangunan di setiap daerah, termasuk pemenuhan fasilitas dan pelayanan dasar yang memadai. Ketersediaan layanan pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur yang layak menjadi bagian penting dari upaya menghadirkan keadilan pembangunan," tandas Hj Leni Haryati John Latief.
Bagi Pembina Bundo Kanduang Provinsi Bengkulu ini, dua dekade perjalanan DPD RI merupakan momentum untuk memperkuat komitmen memperjuangkan kepentingan daerah. Aspirasi yang dihimpun dari masyarakat, menurut dia, harus berujung pada kebijakan yang membawa perubahan, bukan sekadar berhenti sebagai catatan dalam forum pertemuan.
"Keberadaan DPD RI diharapkan semakin dirasakan masyarakat sebagai lembaga yang mengawal pembangunan agar tumbuh lebih merata dan menjangkau seluruh penjuru negeri," tutup Hj Leni Haryati John Latief.
Kegiatan Senator Menyapa 2026 juga menjadi bagian dari peringatan dua dasawarsa DPD RI dalam mengawal kepentingan daerah. Forum tersebut menghadirkan Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin sebagai pembicara utama, bersama Wakil Ketua I DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan.
