PedomanBengkulu.com, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana memperluas pembayaran langsung ke rekening penerima. Tidak hanya untuk gaji pegawai negeri sipil (PNS), TNI, Polri, dan tunjangan profesi guru, tetapi juga uang pensiun dan bantuan sosial (bansos).
Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan mulai merancang skema pembayaran uang pensiun langsung ke rekening penerima pada 2027. Skema itu membutuhkan data pensiunan yang akurat dan mutakhir agar pembayaran tepat sasaran.
"Pensiunan kita idealnya, dan kita akan desain 2027, menerima uang pensiun langsung dari rekening kas umum negara," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (9/10/2026).
Menurut Suahasil, perluasan pembayaran langsung atau government-to-person (G2P) merupakan bagian dari modernisasi sistem perbendaharaan negara. Melalui mekanisme tersebut, sambung dia, pemerintah dapat menyalurkan dana langsung kepada penerima tanpa melalui proses pencairan manual.
Kemenkeu juga ingin memperluas mekanisme tersebut kepada penerima bantuan sosial dan perlindungan sosial (perlinsos), termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Adapun, sebagian besar penerima bansos saat ini sudah menerima bantuan melalui rekening bank.
Namun, masih ada penerima yang harus mengambil bantuan secara langsung melalui kantor pos. Karena itu, pemerintah mendorong perluasan kepemilikan rekening bank agar penyaluran bantuan dapat dilakukan secara langsung kepada penerima.
"Esensi arahan Bapak Presiden untuk membuka rekening adalah supaya seluruh masyarakat kita, terutama penerima perlinsos, menerima bantuan lewat rekening bank," kata Suahasil.
Menurut Suahasil, mekanisme tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan, tetapi juga memperluas inklusi keuangan masyarakat melalui akses terhadap layanan perbankan. Kemenkeu juga mencatat realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp 2.061,3 triliun hingga akhir September 2026, atau 65,4 persen dari pagu APBN.
Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang mencapai sekitar 61 persen. Sementara realisasi belanja pegawai tercatat Rp 287,7 triliun atau 80 persen dari pagu APBN.
Suahasil menilai, realisasi belanja pemerintah pusat masih relatif sehat. Dia memperkirakan, penyerapan anggaran meningkat pada November dan Desember seiring dengan bertambahnya aktivitas belanja menjelang akhir tahun.
Pembagian tiga Wamenkeu
Menkeu Suahasil menjelaskan tentang pembagian fokus kerja tiga Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), mulai dari sektor keuangan dan pembiayaan, penerimaan negara, hingga belanja negara dan transfer ke daerah (TKD). Tiga wakil menteri tersebut adalah Juda Agung, Nurcholisoh Ibnu Aman, dan Luky Alfirman.
Suahasil menyebut, pembagian fokus kerja bukan berarti masing-masing wakil menteri hanya menangani bidang tertentu. Seluruh pimpinan Kemenkeu tetap bekerja bersama dalam menjalankan tugas kementerian.
"Banyak yang nanya saya bagi tugasnya gimana, Pak? Saya mau nyampaikan di sini kalau kita enggak bagi-bagi, kita fokus kerja. Fokus kerjanya ini," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Kemenkeu, Jumat.
Suahasil menjelaskan, Juda Agung akan berfokus pada sektor keuangan, isu internasional, dan pembiayaan. Sementara itu, Nurcholisoh Ibnu Aman akan menangani penerimaan negara, meliputi perpajakan, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
"Pak Wamen Nurkholis akan fokus pada penerimaan negara, pendapatan negara, penerimaan negara, kepabeanan, cukai, pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan kita semua tahu betapa pentingnya aspek penerimaan negara ini untuk APBN," katanya.
Sementara Luky Alfirman akan berfokus pada belanja negara, perbendaharaan, dan transfer ke daerah. "Wamen Luky Alfirman akan fokus pada belanja, perbendaharaan, transfer ke daerah," ucap Suahasil.
Sumber: ekonomi.republika.co.id
