Acara tersebut dibuka oleh Walikota Bengkulu yang diwakili oleh Asisten Il Setda Kota Bengkulu, Sehmi Alnur. Turut hadir Analis Kebijakan Ahli Madya Basarnas Pusat Suhardi, S.T., M.Si, Kepala Kantor Basarnas Bengkulu, Muslikun Sodik, S.K.M.. Agenda ini juga dihadiri oleh perwakilan Forkopimda, jajaran Pemerintah Kota Bengkulu, jajaran Basarnas, serta berbagai stakeholder terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Sehmi menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Basarnas atas terselenggaranya kegiatan pemetaan dan penyusunan rencana kontingensi ini di Kota Bengkulu.
la menekankan bahwa menyelamatkan warga negara dari potensi bencana alam merupakan salah satu tugas utama negara yang harus difasilitasi dengan baik.
"Kita sadari dan pahami bersama bahwa Bengkulu yang berada di kawasan Samudra Hindia ini merupakan salah satu wilayah ring of fire yang memiliki potensi akar gempa di dalamnya. Artinya, kita harus tanggap dengan hal itu," ujar Sehmi.
Lebih lanjut, Sehmi mengingatkan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersinergi dan tidak hanya mengandalkan Basarnas dalam penanganan darurat. Ia mencontohkan pentingnya kesiapan logistik dan operasional masyarakat di tingkat RT/Kelurahan agar tidak terjadi kepanikan atau kendala teknis saat bencana melanda.
la juga meminta media massa untuk terus aktif memberikan edukasi dan merefleksikan kesiapi-siagaan terhadap potensi bencana lainnya, seperti tsunami, angin puting beliung, dan banjir.
Sementara itu, Kepala Kantor Basarnas Bengkulu, Muslikun Sodik, S.K.M., menjelaskan bahwa penyusunan rencana kontingensi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, wawasan, dan memperjelas pembagian tugas (siapa berbuat apa) dari masing-masing sektor saat terjadi kedaruratan.
"Apabila terjadi gempa bumi, kita sudah memiliki persepsi yang sama, kesamaan wawasan, dan mempersiapkan siapa berbuat apa dari masing-masing sektor. Kami yang fokus di bidang pencarian dan pertolongan sudah tahu fungsi dan tugas masing-masing tanpa menonjolkan ego sektoral," tegas Muslikun
Muslikun juga menambahkan, meski semua instansi berharap bencana besar tidak terjadi, kesiapan sarana dan prasarana harus tetap dioptimalkan. Mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh tiap-tiap lembaga jika bergerak sendiri, kerja sama lintas sektor termasuk keterlibatan TNI/Polri, BUMN/BUMD, serta potensi masyarakat seperti Senkom Polri, Orari, dan Rapi menjadi kunci utama untuk menekan jumlah korban jiwa.
Kegiatan penyusunan rencana ini diharapkan dapat melahirkan kebijakan pembangunan jangka panjang yang selaras dengan mitigasi bencana, seperti penerapan standar bangunan tahan gempa di Kota Bengkulu yang difasilitasi oleh PUPR dan BPBD.
