PedomanBengkulu.com, Bengkulu- Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu saat ini tengah gencar melakukan evaluasi mendalam terhadap sejumlah program dan kegiatan yang diusulkan masuk dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2026.
Evaluasi ini difokuskan pada proyek-proyek fisik, sementara program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat akan mendapatkan porsi perhatian dan anggaran yang lebih besar.
Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi menegaskan, penyesuaian dalam perubahan anggaran ini dilakukan secara realistis dengan menimbang kondisi kemampuan keuangan daerah serta skala prioritas kebutuhan warga.
"Di perubahan ini beberapa kegiatan fisik kita evaluasi. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan kita perbanyak," ujar Dedy.
Dedy menjelaskan, arah kebijakan penyusunan APBD-P 2026 tetap memegang teguh prinsip partisipatif. Pemerintah tidak bergerak sendiri secara sepihak, melainkan merujuk pada arus aspirasi bottom-up yang dihimpun dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan.
Selain Musrenbang, Pemkot Bengkulu juga mengintegrasikan pokok-pokok pikiran (pokir) para wakil rakyat melalui hasil reses anggota DPRD Kota Bengkulu.
"Program pemerintah ini basisnya adalah hasil Musrenbang tingkat kelurahan, pemerintah tingkat kecamatan, dan ditambah oleh hasil reses dari teman-teman Dewan," jelas Walikota.
Berdasarkan rekapitulasi data aspirasi yang masuk, tuntutan dan usulan mengenai pembangunan serta perbaikan infrastruktur jalan masih mendominasi suara masyarakat, di samping program pemberdayaan sosial lainnya.
"Kalau tidak banyak berubah, yang masyarakat banyak usulkan itu pertama jalan," tambah Dedy.
Pemkot Bengkulu mengklaim telah merealisasikan pembangunan serta peningkatan mutu pada puluhan hingga ratusan link jalan di wilayah kota. Namun, ia tidak menampik bahwa volume kebutuhan lapangan masih sangat besar dan belum sebanding dengan kapasitas fiskal daerah.
"Kita sudah membangun jalan, ada berapa puluh link jalan, mungkin ratusan link. Tapi ternyata memang dana kita terbatas," aku Dedy secara terbuka.
Dengan keterbatasan anggaran ini, pemenuhan infrastruktur jalan tidak dapat dituntaskan secara serentak dalam satu tahun anggaran. Proyek yang belum terakomodasi pada APBD-P 2026 ini akan ditangguhkan dan diprioritaskan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
Terkait kondisi ini, Walikota meminta masyarakat yang wilayahnya belum tersentuh perbaikan jalan untuk tetap kondusif dan memahami keterbatasan yang ada. Pemerintah berkomitmen penyelesaian akan tetap dilakukan secara bertahap.
"Saya mohon bersabar, 2027 kita akan lanjutkan," pungkasnya.
Melalui skema evaluasi ketat ini, Pemkot Bengkulu berharap alokasi APBD-P 2026 dapat lebih tepat sasaran, efisien, dan memberikan dampak instan yang langsung dirasakan oleh masyarakat luas di tengah keterbatasan ruang anggaran yang tersedia.
