PedomanBengkulu.com, Jakarta — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI), Hj Leni Haryati John Latief, menyampaikan sejumlah saran kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya guna memperkuat pelayanan pemasyarakatan di Provinsi Bengkulu.
Senator asal Provinsi Bengkulu ini menyoroti keterbatasan tenaga kesehatan di lingkungan pemasyarakatan yang dinilai masih jauh dari ideal. Saat ini, layanan kesehatan baru didukung oleh satu dokter umum dan satu dokter gigi yang keduanya masih berstatus calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan baru diangkat.
“Ini merupakan kemajuan karena sebelumnya fasilitas tenaga dokter tersebut belum pernah tersedia. Namun, jumlah itu tentu belum mencukupi untuk mendukung pelayanan kesehatan warga binaan secara optimal,” kata Hj Leni Haryati John Latief dalam keterangannya, Kamis (20/8/2026).
Selain keterbatasan tenaga medis, Dewan Pakar Daerah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) Provinsi Bengkulu ini juga menekankan minimnya peralatan kesehatan yang menjadi kendala utama di lapangan. Menurutnya, koordinasi antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bengkulu dengan pemerintah daerah perlu terus diperkuat, sementara dukungan pengadaan alat kesehatan diharapkan mendapat perhatian dari kementerian terkait. Upaya pembangunan klinik pemasyarakatan juga disebut sedang berjalan.
Perempuan berhijab kelahiran Taba Anyar ini juga menilai kebutuhan sarana pemasyarakatan di Bengkulu perlu ditingkatkan. Saat ini Kanwil Ditjenpas Bengkulu membawahi delapan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang terdiri dari empat lembaga pemasyarakatan (lapas), dua rumah tahanan negara (rutan), satu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan satu Balai Pemasyarakatan (Bapas).
“Untuk mewujudkan pelayanan yang lebih prima, diperlukan penambahan lapas dan rutan. Idealnya setiap kabupaten memiliki fasilitas tersebut. Begitu juga dengan Bapas yang saat ini hanya satu, sedangkan kebutuhan ideal diperkirakan empat Bapas,” ujar Hj Leni Haryati John Latief.
Terkait pengelolaan kebutuhan warga binaan melalui Inkopasindo, Ketua Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid Dewan Masjid Indonesia (BKMM-DMI) Provinsi Bengkulu ini merekomendasikan agar dilakukan penyesuaian harga barang sesuai kondisi dan tingkat harga di daerah. Langkah itu dinilai penting agar tidak menambah beban warga binaan maupun keluarganya.
Pembina Bundo Kanduang Provinsi Bengkulu ini juga mengakui keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemasyarakatan. Meski demikian, ia mengapresiasi komitmen seluruh jajaran pemasyarakatan yang tetap berupaya menjalankan tugas dan pelayanan dengan sebaik-baiknya.
“Karena itu saya mendorong adanya perhatian yang lebih kuat dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dukungan pemerintah daerah, serta sinergi seluruh pihak terkait agar pelayanan kesehatan, pembinaan, dan pemenuhan kebutuhan dasar warga binaan di Bengkulu dapat terus ditingkatkan,” demikian Hj Leni Haryati John Latief.
