PedomanBengkulu.com, Seluma - Proyek rehabilitasi Daerah Irigasi Air Seluma Tahap II senilai Rp30.943.070.289 yang dikerjakan PT Bajasa Manunggal Sejati disorot Ketua Lembaga KPK RI Kabupaten Seluma, Sukardianto.
Kementerian PUPR melalui BWS Sumatera VII itu dinilai tidak sesuai rencana awal, khususnya pada saluran irigasi SS di Desa Sukarami, Kecamatan Seluma Selatan.
Sukardianto menyebut berdasarkan informasi masyarakat, saluran SS dari pintu air semula direncanakan dilapisi sepanjang 800 meter. Namun realisasinya hanya sekitar 100 meter.
"Yang jelas saya kecewa atas proyek Balai Sumatera VII yang dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana awal. Berdasarkan informasi masyarakat pengguna air, rencana awal dari pintu air BSS akan dibangun sepanjang 800 meter. Ternyata yang disemen dan dilapisi hanya sekitar 100 meter," kata Sukardianto.
Ia menilai saluran SS sangat vital karena mengairi ratusan hektare sawah warga.
"Saluran irigasi SS ini sangat urgent untuk masyarakat. Di sana terdapat ratusan hektare sawah masyarakat, tetapi penyemenan hanya dilakukan sepanjang 100 meter," ujarnya.
Selain volume, Sukardianto juga mempertanyakan sisa anggaran dari pengurangan volume tersebut.
"Kita pertanyakan, di mana dialihkan sisa anggaran yang sesuai kesepakatan awal. Justru itu yang saya pertanyakan. Jangan sampai ada anggaran yang tidak jelas penggunaannya," tegasnya.
Ia menegaskan sorotan ini bukan untuk menghambat pembangunan, melainkan bentuk pengawasan penggunaan anggaran negara.
Tak hanya itu, Sukardianto juga menyoroti pembangunan saluran pembuangan Air Ngalam di BS 5-BS 6 Desa Sukarami yang berada di kawasan perkebunan sawit.
"Bahkan yang lebih lucu lagi, ada pembuatan saluran irigasi pembuangan Air Ngalam yang dibangun di BS 5 hingga BS 6 Desa Sukarami. Lokasi tersebut merupakan perkebunan sawit yang menurut saya tidak ada asas manfaat bagi petani," katanya.
Ia membandingkan dengan pembangunan di Desa Purbosari yang menggunakan rabat beton dan pengoralan. Metode itu dinilai lebih tepat diterapkan di titik yang benar-benar dibutuhkan petani.
"Kami berharap proyek ini bisa dilakukan sesuai rencana dan tidak sampai merugikan masyarakat. Yang paling penting, pembangunan harus memberikan manfaat nyata bagi petani dan memastikan kebutuhan pengairan sawah mereka terpenuhi," pungkas Sukardianto.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak BWS Sumatera VII dan PT Bajasa Manunggal Sejati belum memberikan klarifikasi.
(Penulis: Rahmat)
