PedomanBengkulu.com, Lebong - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebong tahun 2026, pengesahan secara resmi melalui rapat paripurna DPRD Lebong Jumat (28/11/2025).
Dalam struktur APBD yang telah disetujui, pendapatan daerah diproyeksikan alami penurunan hanya mencapai sekitar Rp 606 miliar, sementara belanja daerah naik mencapai Rp 608 miliar.
Kondisi ini menimbulkan defisit sekitar Rp 2 miliar yang harus ditutup melalui langkah efisiensi dan penyesuaian anggaran.
Komposisi belanja daerah dalam APBD 2026 meliputi belanja operasi sebesar Rp 439 miliar, belanja modal Rp 55 miliar, belanja tidak terduga Rp 2,3 miliar, serta belanja transfer Rp 111,7 miliar.
Struktur ini menjadi tantangan bagi Pemkab Lebong yang tengah menghadapi kondisi fiskal terbatas.
Wakil Bupati Bambang ASB menyampaikan apresiasi kepada DPRD Lebong atas dukungan dalam proses pengesahan APBD 2026. Bambang menyebutkan, skala fiskal APBD tahun depan sangat tipis, sehingga seluruh OPD diminta benar-benar menyeleksi program sesuai dengan visi misi kepala daerah.
“Kami minta OPD dapat seefektif mungkin menggunakan anggaran yang tersedia. Dengan keterbatasan ini, defisit tentu memberi dampak langsung kepada masyarakat,” ujar Bambang ASB.
Ia juga menyebutkan adanya kemungkinan refresh anggaran dari pemerintah pusat pada 2026, kendati belum ada kepastian. Pemerintah berharap pada triwulan kedua akan ada tambahan transfer keuangan dari pusat.
“Ini doa kita bersama, semoga di triwulan kedua ada tambahan anggaran dari Pemerintah Pusat,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Lebong Carles Ronsen meminta seluruh kesepakatan yang sudah dibahas antara eksekutif dan legislatif, kedepannya menjadikan APBD Kabupaten Lebong 2026 yang benar-benar bisa membantu rakyat.
"Apapun tantangan kondisi fiskal, kedepannya bantu rakyat tetap menjadi prioritas dalam pelaksanaan semua program APBD Lebong tahun 2026," sampainya.[spy]
