Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan para pejabat di Bengkulu agar menjauhi budaya flexing atau pamer harta. Imbauan itu disampaikan dalam kegiatan Bimbingan Teknis Keluarga Berintegritas di Aula Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (4/11). Acara ini dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, bersama unsur Forkopimda dan jajaran pejabat pemerintah provinsi.
Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, David Sepriawara, mengingatkan bahwa gaya hidup mewah di lingkungan pejabat dan keluarganya kerap menjadi pemicu munculnya kasus korupsi. Menurutnya, banyak persoalan bermula dari perilaku sederhana yang berubah menjadi pamer. Flexing ini bisa menjadi pintu masuk penyimpangan, karena memunculkan tekanan untuk mempertahankan gaya hidup yang tidak sejalan dengan penghasilan.
Wakil Gubernur Mian mendukung penuh langkah KPK tersebut. Ia menegaskan bahwa edukasi semacam ini penting untuk membentuk budaya integritas, terutama di tengah masyarakat yang semakin terbuka terhadap perilaku pejabat publik. Menurutnya, perilaku glamor cepat terekam, dan bisa menimbulkan persepsi negatif. Karena itu, pembinaan keluarga pejabat menjadi sangat penting.
Di tengah seruan antikorupsi dan hidup sederhana itu, keteladanan Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menjadi cermin nyata bahwa kesederhanaan bukan sekadar anjuran, melainkan gaya hidup yang beliau jalani. Sosok yang dikenal santun dan dekat dengan rakyat kecil ini pernah meluangkan waktunya selama empat bulan untuk berdakwah di jalan Allah, meninggalkan kenyamanan jabatan demi menghidupkan nilai keikhlasan dan pengabdian.
Dalam masa dakwahnya itu, Helmi Hasan tidur di lantai masjid, makan seadanya bersama kaum miskin, dan hidup di tengah masyarakat tanpa sekat jabatan. Sikap ini menjadi teladan bagi pejabat lain bahwa kemuliaan tidak ditentukan oleh kemewahan, melainkan oleh kesediaan untuk merendah dan melayani.
Di tengah maraknya gaya hidup hedonis dan budaya pamer kekayaan di kalangan elite, keteladanan semacam itu amat langka. Sifat sederhana yang melekat pada Gubernur Helmi Hasan menjadi penegasan bahwa jabatan sejatinya adalah amanah, bukan alat untuk memperkaya diri.
KPK telah mengingatkan bahaya flexing, dan Bengkulu memiliki contoh konkret bagaimana kesederhanaan bisa menjadi benteng moral bagi pejabat publik. Karena pada akhirnya, kehormatan seorang pemimpin tidak diukur dari kemewahan yang ia tampilkan, tetapi dari kerendahan hati dan ketulusan dalam menjalankan amanah.
