Unjuk rasa yang berlangsung pada Kamis (24/9/2026) tersebut diikuti oleh aliansi petani, mahasiswa, dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bersatu.
Massa aksi turun ke jalan untuk menyampaikan tuntutan terkait penanganan konflik serta sengketa agraria yang melanda Provinsi Bengkulu.
Kericuhan mulai tersulut saat sejumlah mahasiswa berupaya menerobos masuk ke area dalam halaman Kantor Gubernur Bengkulu.
Aksi saling dorong antara massa demonstran dan petugas pengamanan tidak terelakkan.
Di tengah situasi yang memanas, terekam momen pria berbaju hitam menjulurkan lidah ke arah pendemo.
Setelah ditelusuri, pria tersebut bernama Bripka Masagus yang bertugas di Ditintelkam Polda Bengkulu.
Bripka adalah singkatan dari Brigadir Polisi Kepala, yaitu pangkat tertinggi dalam golongan Bintara di Polri.
Kabid Humas Polda Bengkulu, Kombes Pol Imam Wijayanto, menyatakan Bripka Masagus diamankan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Bengkulu untuk proses pemeriksaan.
"Dapat kami sampaikan, Polda Bengkulu melalui Bidpropam telah melaksanakan evaluasi dan pemeriksaan terkait berita viral yang terjadi pada saat pelayanan unjuk rasa di Pemprov Bengkulu," tuturnya, Selasa (29/9/2026), dikutip dari TribunBengkulu.com.
Atas tindakannya, Bripka Masagus mendapat sanksi penempatan khusus (patsus).
"Saat ini, salah satu oknum personel Polda Bengkulu telah diamankan dan dilakukan tindakan disiplin untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," tegasnya.
Ia menyayangkan tindakan Bripka Masagus karena memicu kericuhan massa.
"Kami sangat menyayangkan atas kejadian tersebut, yang mana awalnya aksi tersebut berjalan dengan damai dan aman hingga terjadi aksi kericuhan," jelasnya.
Dalam aksi tersebut, perwakilan massa dapat bertemu dengan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni untuk menyampaikan tuntutan.
Pemerintah Provinsi Bengkulu menyatakan komitmennya untuk menampung sekaligus menindaklanjuti seluruh tuntutan yang diajukan oleh aliansi masyarakat, mahasiswa, dan petani.
Herwan Antoni menjelaskan bahwa poin-poin yang disuarakan massa berfokus pada dinamika konflik agraria di beberapa wilayah, seperti Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, serta Seluma.
Mewakili Gubernur Bengkulu, Herwan menegaskan bahwa pihak pemerintah telah menelaah poin tuntutan tersebut dan siap mengambil langkah nyata sesuai batas kewenangan yang dimiliki.
Sumber: m.tribunnews.com
