Hal tersebut disampaikan Senator asal Bengkulu ini terkait rangkaian rapat DPD RI pada Kamis (27/8/2026) dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk membahas masukan dan tanggapan terhadap substansi RUU tentang Daerah Kepulauan.
Selain itu, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) digelar bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Forest Watch Indonesia (FWI), dan Sajogyo Institute dengan agenda serupa.
Perempuan berhijab kelahiran Taba Anyar ini menjelaskan, RUU tersebut memiliki relevansi strategis bagi Provinsi Bengkulu, terutama dalam mengatasi persoalan konektivitas dan pelayanan dasar di Pulau Enggano. Kendala transportasi laut, pendangkalan alur pelabuhan, keterbatasan armada, dan ketidakpastian jadwal pelayaran berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat serta distribusi kebutuhan pokok dan hasil pertanian.
“Pengaturan khusus mengenai daerah kepulauan harus menjadi instrumen afirmatif untuk menjamin konektivitas transportasi laut yang aman, terjadwal, terjangkau, dan berkelanjutan,” ujar Hj Leni Haryati John Latief.
Dewan Pakar Daerah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) Provinsi Bengkulu ini juga menekankan pentingnya skema pendanaan khusus kepulauan untuk mengatasi keterbatasan fiskal daerah dalam membangun infrastruktur Enggano, termasuk dermaga, air bersih, listrik, pendidikan, dan kesehatan.
"Lalu perlu juga ada penguatan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat dan wilayah kelola tradisional Enggano serta pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan," tutur Hj Leni Haryati John Latief.
Pembina Bundo Kanduang Provinsi Bengkulu ini menambahkan, Pulau Enggano juga memiliki arti strategis dalam perspektif geopolitik dan kedaulatan negara. Karena itu, pembangunan Enggano harus dipandang sebagai bagian dari penguatan kehadiran negara di wilayah terluar.
"RUU Daerah Kepulauan perlu merekonstruksi hubungan pusat dan daerah berdasarkan karakteristik geografis. Jadi Enggano nggak lagi dipandang sebagai wilayah periferal, tetapi sebagai bagian strategis pembangunan nasional sekaligus beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tutup Hj Leni Haryati John Latief.
