PedomanBengkulu.com- Pemerintah Kota Bengkulu menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan rendah karbon dengan mengikuti Forum Kota Menuju Transisi Energi Berkelanjutan yang digelar di Hotel Santika, Kota Medan, Kamis (2/7/2026).
Forum tersebut menjadi salah satu rangkaian kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 dan dihadiri para Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari pemerintah kota se-Indonesia.
Mewakili Pemerintah Kota Bengkulu, hadir Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD) Bappeda Kota Bengkulu, Laura Titut Tejawahyuni, yang mengikuti pembahasan berbagai strategi percepatan transisi energi berkelanjutan di tingkat pemerintah kota.
Forum ini menitikberatkan pada pentingnya penerapan Indeks Kota Menuju Energi Berkelanjutan (Indeks Energi Kota) sebagai instrumen untuk mengukur kesiapan dan kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan rendah emisi, khususnya melalui dekarbonisasi sektor bangunan.
Melalui indeks tersebut, pemerintah kota dapat mengukur berbagai aspek penting, mulai dari efisiensi energi, pemanfaatan energi terbarukan, kebijakan daerah, pembiayaan, hingga kapasitas kelembagaan. Hasil pengukuran tersebut menjadi dasar dalam menentukan prioritas program sekaligus mengevaluasi efektivitas kebijakan secara berkala.
Dalam forum juga dijelaskan bahwa Indeks Energi Kota dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih terarah, seperti penyempurnaan regulasi bangunan, pemberian insentif bagi penggunaan energi bersih, hingga pelaksanaan proyek percontohan berbasis teknologi ramah lingkungan.
Selain itu, indeks tersebut dinilai mampu meningkatkan kepercayaan investor dengan memberikan gambaran mengenai kesiapan daerah dalam mendukung proyek-proyek energi berkelanjutan.
Hal ini membuka peluang pemanfaatan berbagai skema pembiayaan hijau, seperti green bonds, Energy Service Company (ESCO), dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), maupun blended finance untuk mendukung peningkatan efisiensi energi pada gedung pemerintah maupun swasta.
Forum juga mendorong pemerintah kota mempercepat adopsi berbagai inovasi teknologi, seperti sistem pengukuran energi pintar (smart metering), Building Management System (BMS), panel surya atap, teknologi penyimpanan energi, hingga pemanfaatan platform digital untuk audit dan pemantauan konsumsi energi.
Di sisi tata kelola, pemerintah daerah didorong mengintegrasikan indikator Indeks Energi Kota ke dalam dokumen perencanaan pembangunan, seperti RPJMD, regulasi tata ruang, hingga standar bangunan, sehingga target dekarbonisasi menjadi bagian dari kebijakan pembangunan daerah yang terukur dan berkelanjutan.
Melalui keikutsertaan dalam forum tersebut, Pemerintah Kota Bengkulu diharapkan dapat memperkuat kapasitas perencanaan pembangunan yang mendukung transisi energi, sekaligus mengadopsi berbagai praktik terbaik dari pemerintah kota lain dalam mewujudkan pembangunan yang lebih hijau, efisien, dan berkelanjutan.
