PedomanBengkulu.com, Bengkulu — Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Leni Haryati John Latief menyatakan sejumlah persoalan strategis yang berkembang di tengah masyarakat Bengkulu menjadi perhatian serius dan akan diperjuangkan di tingkat pusat. Aspirasi tersebut ia serap melalui berbagai pertemuan dan dialog langsung dengan masyarakat dan sejumlah pemangku kepentingan di Provinsi Bengkulu.
Menurut Senator Leni John Latief, salah satu aspirasi yang banyak disampaikan adalah usulan agar anggaran penyelenggaraan pemilu dapat dialokasikan langsung melalui APBN. Selama ini, mekanisme penganggaran melalui APBD dinilai kerap menimbulkan kendala administratif yang berpotensi menghambat kelancaran penyaluran anggaran hingga ke tingkat kabupaten dan kota.
“Aspirasi ini disampaikan karena penyelenggaraan pemilu merupakan agenda nasional. Masyarakat dan penyelenggara berharap pembiayaannya dapat lebih terjamin melalui skema APBN agar tidak terkendala oleh kondisi fiskal daerah,” ujar Hj Leni Haryati John Latief, Senin (11/5/2026).
Selain itu, masyarakat juga menyoroti arah pembangunan infrastruktur tahun 2026 yang dinilai perlu berorientasi pada kualitas, terutama pada penguatan sistem drainase dan manajemen air, bukan semata pada penambahan kuantitas jalan.
“Banyak masukan yang saya terima terkait persoalan genangan dan buruknya drainase di sejumlah wilayah. Ke depan, pembangunan harus diarahkan pada terciptanya lingkungan yang nyaman dan produktif bagi masyarakat,” kata Hj Leni Haryati John Latief.
Persoalan lain yang mengemuka adalah terkait pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sejak awal pengangkatan, pemerintah daerah berharap pembiayaannya dapat ditanggung pemerintah pusat sesuai arah kebijakan nasional. Namun hingga kini, beban tersebut masih ditanggung APBD.
“Daerah menyampaikan bahwa kebijakan pengangkatan PPPK seharusnya diikuti dukungan fiskal dari pusat. Jangan sampai daerah mengalami tekanan anggaran yang justru menghambat program pembangunan lainnya,” kata Hj Leni Haryati John Latief.
Dalam sektor perdesaan, aspirasi yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan efektivitas pemanfaatan Dana Desa. Meski secara makro berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan ekstrem, masyarakat menilai pemanfaatannya perlu lebih diarahkan pada pemberdayaan sumber daya manusia.
“Masyarakat berharap Dana Desa tidak hanya habis untuk proyek fisik jangka pendek, tetapi juga mampu memperkuat kapasitas masyarakat desa melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan usaha produktif,” ungkap Hj Leni Haryati John Latief.
Lulusan Magister Administrasi Publik Universitas Bengkulu ini menekankan, terkait program Program Makan Bergizi Gratis, banyak masyarakat yang mempertanyakan urgensinya di tengah kebutuhan sektor lain yang dianggap lebih mendesak, terutama pendidikan.
“Ada aspirasi yang cukup kuat agar pemerintah mengevaluasi program ini. Sebagian masyarakat berharap anggaran tersebut dapat dialihkan atau diperkuat untuk sektor pendidikan yang saat ini dirasakan lebih prioritas,” jelas Hj Leni Haryati John Latief.
Pembina Forum Melayu Rembuk Bengkulu ini menegaskan seluruh aspirasi yang ia serap akan menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan fungsi representasi daerah di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
“Tugas kami di DPD RI adalah memastikan suara masyarakat daerah tersampaikan kepada pemerintah pusat. Aspirasi-aspirasi ini menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan kebijakan nasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan riil di daerah,” tutup Hj Leni Haryati John Latief. [**]
