Langkah ini diambil guna meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah sekaligus mengejar target capaian nilai Adipura yang lebih baik.
Rapat dipimpin langsung oleh Pj Sekda Kota Bengkulu Medy Pebriansyah, didampingi Asisten I Alex Periansyah dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Anshar Amin.
Agenda ini juga dihadiri secara daring oleh Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut KLHK RI, Drs. Sayid Muhadhar, serta kehadiran fisik Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda KLHK RI, Veronica.
Dalam arahannya, Sayid Muhadhar menyoroti nilai capaian pengelolaan sampah Kota Bengkulu tahun lalu yang berada di angka 40,88.
Menurutnya, angka tersebut menunjukkan perlunya pembinaan intensif, terutama pada indikator kesadaran masyarakat dan pengurangan volume sampah di tingkat rumah tangga.
“KIE kali ini bertujuan mendorong semua pelaku untuk meningkatkan praktik pengurangan sampah. Kita perlu penguatan regulasi, mulai dari Perda JAKSTRADA hingga rencana induk pengelolaan sampah (RISSP) untuk jangka 5 hingga 10 tahun ke depan,” ujar Sayid.
Ia juga menyarankan, agar Pemkot Bengkulu melakukan sinkronisasi anggaran antarOPD. Pesan-pesan edukasi lingkungan diharapkan bisa “dititipkan” melalui program tematik di Dinas Kesehatan maupun sosialisasi di BKKBN untuk menjangkau masyarakat luas.
Menanggapi hal tersebut, Pj Sekda Medy Pebriansyah menegaskan bahwa masalah sampah adalah prioritas utama Walikota dan bukan hanya tanggung jawab Dinas LH semata.
Walikota telah menginstruksikan seluruh Kepala OPD, Camat, hingga Lurah untuk menghilangkan ego sektoral.
“Urusan persampahan adalah tanggung jawab bersama. Kita sudah melakukan berbagai upaya, mulai dari pemberantasan TPA liar hingga pengaktifan bank sampah. Namun, kita perlu lebih fokus pada penginputan data dan sinkronisasi di lapangan agar hasil kerja keras kita tercatat dengan baik,” tegas Medy.
Sementara itu, Veronica dari KLHK mengingatkan pentingnya pencatatan data yang tertib. Ia mencontohkan keberhasilan daerah lain yang memperbanyak MoU dengan sekolah-sekolah melalui Dinas Pendidikan untuk membentuk bank sampah sekolah.
“Masalah di daerah seringkali adalah fasilitasnya ada, tapi datanya tidak tercatat. Akibatnya, nilai capaian tetap kecil. Mengingat verifikasi Adipura dimulai Juni mendatang, kita punya waktu dua bulan untuk melakukan perbaikan data dan menyusun rencana aksi konkret menuju target zero waste 2029,” kata Veronica.
Rapat ini diakhiri dengan komitmen seluruh OPD untuk menginventarisir anggaran dan menyusun rencana aksi pengelolaan sampah yang akan direkapitulasi oleh Dinas LH sebagai panduan kerja tahun 2025-2028. (Oki/Tama)
.jpeg)
