PedomanBengkulu.com, Lebong -
Bertempat di graha bina praja Setdakab Lebong, Senin (10/11/2025), Pemerintah Kabupaten Lebong melaksanakan Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dipimpin oleh Wakil Bupati Lebong, Bambang ASB S.Sos., M.Si., serta dihadiri oleh jajaran Forkopimda dan Pj. Sekda Kabupaten Lebong. Selain menekankan pengawasan program MBG, rakor ini juga membahas pemenuhan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di Kabupaten Lebong.
Wakil Bupati Lebong Bambang ASB S.Sos M.Si dikonfirmasi usai acara menyebutkan, untuk saat ini baru SPPG Polres Lebong yang beroperasi melaksanakan program MBG. Dengan cakupan wilayah Kabupaten Lebong, minimal harus ada 15 titik SPPG yang dibutuhkan.
Rapat bersama Forkopimda dan BGN, termasuk OPD terkait, untuk membahas bagaimana caranya pemenuhan jumlah SPPG dan keterlambatan lainnya bisa segera dikejar.
Terbaru upaya dan uji coba MBG, lanjutnya, yang dilaksanakan oleh Yayasan Bayangkari SPPG Polres Lebong, menunjukkan sikap positif dari masyarakat yang sebelumnya sempat trauma dengan program MBG. Bahkan sudah ada beberapa sekolah dan masyarakat, yang menanyakan kenapa baru di Kecamatan Amen saja MBG yang berjalan.
"Alhamdulillah, kita bersyukur bahwa masyarakat sudah bisa berpikir lebih positif terkait dengan program MBG ini. Kita lakukan percepatan, dari target 15 SPPG yang kita mau persiapkan, paling tidak di awal 2026 itu kita upayakan bisa minimal setengahnya. Antara 7 atau 8 dapur. Supaya tidak terjadi ketertinggalan yang cukup jauh dibandingkan dengan daerah lain," kata Bambang.
Ditambahkan Bambang, memang pada saat ini pendirian SPPG terkendala karena harus melalui pihak ketiga. Apalagi membangun SPPG itu butuh anggaran yang cukup besar. Tetapi pemerintah pusat melalui BGN itu sudah membuat kebijakan dalam rangka mendukung program MBG di daerah. Salah satunya, kemudahan terkait dengan skema pembiayaan
dan dukungan teknis dari Pemerintah pusat.
"Untuk daerah 3T, seperti Desa Tik Sirong kemudian Desa Sungai Lisai dan Desa Sebelat, itu diambil langsung oleh BGN untuk pembangunan SPPG dan pelaksanaannya," bebernya.
Kedepan pun pihaknya berharap, sambungnya, pegendalian dan pengawasan program MBG secara rutin terus berjalan. Kemudian pada saat pendirian SPPG, Satgas akan menekankan Kepala SPPG nantinya bisa benar-benar mengontrol dan memantau semua proses di dapur dari hulu sampai hilirnya. Hingga aman ketika diterima oleh anak-anak dalam program MBG di masing-masing sekolah.
"Buktinya kemarin sudah kita laksanakan melalui Yayasan Bayangkari, semua dapat berjalan dengan lancar. Harapan kita program ini dapat berjalan dengan baik dan pemerintah daerah siap mendukung untuk menyukseskan program MBG," pungkasnya.[spy]
