PedomanBengkulu.com, Jakarta – Sebagai wakil daerah, Anggota DPD RI Hj Leni Haryati John Latief terus memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui telaah berbagai undang-undang strategis guna memperkuat desentralisasi, kesejahteraan rakyat, dan keberpihakan kebijakan publik terhadap kepentingan daerah.
Saat reses masa sidang II tahun 2025–2026 kemarin, Komite I membahas lima telaah Undang-Undang (UU) yang menyangkut agraria, Aparatur Sipil Negara (ASN), batas negara, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau terluar, serta mengenai otonomi daerah.
Anggota Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI Hj Leni Haryati John Latief mengatakan, ada enam isu penting yang ia angkat mengenai isu agraria, ASN, batas negara, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau terluar, serta mengenai otonomi daerah.
"Pertama pentingnya penguatan kebijakan agraria berkeadilan lewat telaah atas UU Nomor 5 Tahun 1960. Implementasi UU ini masih banyak kendala di Bengkulu, seperti dalam pelaksanaan program PTSL. Ke depan saya merekomendasikan pemerintah daerah menyiapkan anggaran pendamping untuk penyuluhan dan penyelesaian konflik agraria," kata Hj Leni Haryati John Latief, Jumat (31/10/2025).
Lulusan Magister Administrasi Publik Universitas Bengkulu ini menjelaskan, isu kedua, pentingnya keadilan bagi tenaga honorer dan fleksibilitas fiskal daerah dengan mendesak pemerintah pusat agar menetapkan kebijakan belanja pegawai yang adil bagi daerah minim anggaran untuk menyelamatkan masa depan tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
"Ketiga dukungan terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan pulau terluar dimana saya meminta dukungan pusat untuk penanganan pendangkalan alur Pulau Baai secara permanen, serta memperjuangkan bantuan teknis dan anggaran agar pembangunan pesisir berjalan terpadu dan berkelanjutan," ujar Hj Leni Haryati John Latief.
Ketua Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid Dewan Masjid Indonesia (BKMM-DMI) Provinsi Bengkulu ini menambahkan, keempat mengenai pentingnya penguatan pengelolaan wilayah negara dan perbatasan melalui sinergi antarkementerian agar kebijakan lebih efektif dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat pesisir.
"Kelima mengenai upaya meneguhkan semangat otonomi daerah dengan menjaga keseimbangan pusat-daerah. Saya meminta agar pemerintah tetap memberikan dukungan penuh pembangunan Bengkulu melalui program-program kementerian," tukas Hj Leni Haryati John Latief.
Pembina Bundo Kanduang Provinsi Bengkulu ini menambahkan, keenam dan terakhir mengenai maraknya pinjol dan judol ilegal yang berdasarkan laporan Satgas PASTI, kasus meningkat signifikan sepanjang 2025, termasuk jaringan internasional di Bengkulu.
"Dalam hal ini saya minta pemerintah melakukan penguatan koordinasi penegak hukum, kerja sama lintas batas, dan peningkatan literasi digital masyarakat demi melindungi rakyat dan menjaga ketertiban sosial," tutup Hj Leni Haryati John Latief. [**]
