PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Dalam upaya memperkuat kepatuhan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di lingkungan pemerintah desa, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bengkulu menggelar rapat pembahasan kepatuhan kepesertaan perangkat desa se-Kabupaten Bengkulu Tengah.
Rapat ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Inspektorat Kabupaten, serta para camat se-Bengkulu Tengah.
Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bengkulu, Ferama Putri, menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi langkah konkret untuk memastikan seluruh perangkat desa di Bengkulu Tengah terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Kami ingin memastikan seluruh perangkat desa mendapatkan perlindungan yang layak. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya kewajiban, tetapi bentuk tanggung jawab pemerintah desa dalam melindungi aparatur yang bekerja melayani masyarakat,” ujar Ferama.
Dalam rapat tersebut, BPJS Ketenagakerjaan bersama instansi terkait membahas strategi peningkatan kepatuhan, mulai dari percepatan pendaftaran, validasi data perangkat desa, hingga langkah pengawasan terhadap desa yang belum memenuhi kewajiban keikutsertaan.
Selain itu, sinergi antarinstansi juga menjadi kunci agar implementasi perlindungan jaminan sosial di tingkat desa berjalan efektif dan menyeluruh.
“Kita ingin tidak ada lagi perangkat desa yang belum terlindungi. Semua harus mendapatkan jaminan, karena risiko kerja bisa datang kapan saja,” tegas Ferama.
Rapat kepatuhan ini diharapkan dapat mempercepat tercapainya target 100 persen kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk perangkat desa di Bengkulu Tengah, sekaligus menjadi contoh penerapan perlindungan tenaga kerja di sektor pemerintahan desa bagi daerah lain di Provinsi Bengkulu.
