PedomanBengkulu.com, Jakarta - Kebijakan Gubernur Bengkulu menurunkan harga BBM nonsubsidi melalui penyesuaian tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) merupakan langkah konkret yang patut diapresiasi. Keputusan tersebut bukan hanya menepati janji kampanye, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa pemerintah hadir untuk meringankan beban rakyat.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Leni Haryati John Latief mengatakan, kebijakan penurunan harga BBM nonsubsidi melalui penyesuaian tarif PBBKB selaras dengan semangat memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional.
"Penurunan harga BBM nonsubsidi sebesar Rp300 per liter, meskipun terkesan kecil, memiliki dampak luas bagi masyarakat. Mulai dari biaya transportasi, harga kebutuhan pokok, hingga stabilitas ekonomi daerah, semua terimbas secara positif," kata Hj Leni Haryati John Latief, Rabu (20/8/2025).
Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu ini menjelaskan, melalui kebijakan ini, esensi otonomi daerah benar-benar terlihat dimana daerah mampu mengelola kewenangannya untuk menciptakan kebijakan pro-rakyat yang konkret, bukan sekadar wacana.
"Sebagai Senator saya berharap apa yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat menjadi teladan bagi pemerintah kabupaten/kota se-Bengkulu. Meski tidak semua memiliki kewenangan dalam pengaturan pajak bahan bakar, masih banyak ruang kebijakan lain yang bisa diambil untuk meringankan beban masyarakat. Misalnya, pengurangan retribusi yang membebani pedagang kecil, pemberian insentif bagi UMKM, hingga memastikan distribusi bahan pokok tetap stabil dengan harga yang wajar," ujar Hj Leni Haryati John Latief.
Mantan Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Provinsi Bengkulu ini menekankan, semangat keberpihakan kepada rakyat tidak boleh hanya berhenti di level provinsi, tetapi juga bergerak serentak hingga ke kabupaten dan kota.
"Inilah sinergi yang kita harapkan. Pemerintah provinsi memberi contoh, pemerintah kabupaten/kota mengadopsi dan menyesuaikan dengan kewenangan masing-masing, sementara masyarakat bersama dunia usaha memberi dukungan," tukas Hj Leni Haryati John Latief.
Pembina Bundo Kanduang Provinsi Bengkulu ini menambahkan, keberhasilan yang lebih besar hanya dapat diraih jika seluruh pemangku kepentingan di daerah ikut bergerak bersama, dari provinsi hingga desa, dari pemerintah hingga masyarakat, dari kebijakan fiskal hingga pengawasan di lapangan.
"Inilah bentuk nyata kehadiran negara di tengah rakyat. Sebab politik sejatinya bukan untuk memperbesar kekuasaan, melainkan untuk memperbesar manfaat. Dan manfaat terbesar adalah ketika rakyat merasa lebih ringan menjalani hidupnya karena kebijakan yang berpihak pada mereka," demikian pungkas Hj Leni Haryati John Latief.
