PedomanBengkulu.com, Bengkulu - Memorandum Of Understanding (MoU) atau kerjasama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu dengan pemerintahan lain hingga pihak lain seperti pihak ketiga ternyata selama ini banyak jalan ditempat. Pasalnya, banyak kerjasama yang terjalin namun tindak lanjutnya disinyalir tidak jelas karena progres perkembangan kerjasama sangatlah minim.
Hal ini terkuak dalam rapat evaluasi pelaksanaan kerjasama dan pemetaan kerjasama Lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu di Ruang Pola Setda Provinsi Bengkulu, Rabu (16/7/2025) pagi.
Asisten I Pemprov Bengkulu, Khairil Anwar mengakui bahwa beberapa tahun belakangan Pemprov Bengkulu intens melaksanakan MoU dengan pihak-pihak terkait terutama dalam bidang pengembangan pembangunan daerah.
"Nah dari MoU yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2021 memang banyak sekali MoU kita yang sudah ditindaklanjuti oleh OPD tapi tidak terlaporkan dan ada yang sudah MoU tidak ada tindaklanjutnya," kata Khairil.
Khairil dalam rapat mendesak kepada para OPD agar segera menindaklanjuti MoU yang selama ini sudah terjalin. "Untuk hari ini kita koordinasikan dengan OPD, bagi yang belum agar segera menindaklanjutinya apakah itu dalam bentuk perjanjian kerjasama atau dalam bentuk program kerja bersama maupun rencana kerja bersama," jelas Khairil.
Khairil juga menekankan, bagi MoU yang tidak bisa dilanjutkan maka bisa diakhiri. Karena, sambung Khairil, kerjasama antar daerah selalu dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait progresnya.
"Maka hari ini ayo kita sama-sama yang belum tindaklanjut kita dorong segera ditindaklanjuti. Bagi yang sudah tapi belum terlaporkan agar segera dilaporkan," terang Khairil.
Terpisah, ironisnya, banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak hadir dalam rapat evaluasi pelaksanaan kerjasama dan pemetaan kerjasama Lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu tersebut.
Dari 44 undangan disebar, banyak OPD dan mitra kerja tidak hadir, misalnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Rumah Sakit Khusus Jiwa (RSKJ) dan BPMPTSP yang disebut saat rapat tidak ada perwakilan yang hadir.
