PedomanBengkulu.com, Bengkulu — Menyikapi maraknya keluhan masyarakat terkait proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB), DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Bengkulu resmi menginstruksikan seluruh DPD PAN se-kabupaten/kota untuk membuka Posko Pengaduan SPMB di masing-masing kantor.
Instruksi ini tertuang dalam surat resmi yang ditandatangani oleh Ketua DPW PAN Bengkulu, Helmi Hasan, dan Sekretaris Teuku Zulkarnain, tertanggal 16 Juni 2025. Dalam surat tersebut, PAN menyoroti berbagai dugaan pelanggaran dalam proses SPMB, seperti pungutan liar, penyalahgunaan jalur zonasi, hingga modus kecurangan lainnya.
Langkah ini merupakan bagian dari program Bantu Rakyat, yang bertujuan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan mendapatkan keadilan dalam proses pendidikan. Setiap DPD PAN diminta untuk memasang spanduk Posko Pengaduan di kantor masing-masing sebagai bentuk keterbukaan dan kesiapan menerima laporan dari warga.
Dengan dibukanya posko-posko ini, PAN berharap masyarakat tidak ragu untuk melaporkan segala bentuk penyimpangan yang terjadi dalam proses penerimaan murid baru. Ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa partai politik juga dapat berperan aktif dalam mengawal transparansi dan keadilan di sektor pendidikan.
Langkah ini mendapat perhatian publik karena beriringan dengan seruan Gubernur Bengkulu agar sekolah-sekolah di bawah kewenangan provinsi menjalankan proses SPMB secara bersih dan sesuai aturan⁽¹⁾. Kombinasi antara kebijakan pemerintah dan inisiatif masyarakat sipil seperti ini diharapkan mampu menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan bebas dari praktik korupsi.
