PedomanBengkulu.com - Plt Kepala BKAD Provinsi Bengkulu, Rizqy Al Fadly, mengungkap kisah penuh dinamika saat Pemprov berupaya "mengobati" APBD yang dinilai tidak sehat. Upaya reformasi anggaran tersebut ternyata dihadang ujian berat: terbitnya Perpres No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi keuangan negara dan KMK 29 yang menggerus anggaran provinsi hingga Rp172 miliar.
“Ini seperti jatuh tertimpa tangga. APBD kita kecil, mau dibenahi, malah dipotong,” ujar Rizqy dalam forum terbuka, Sabtu (14/6/2025).
Pemangkasan itu menyasar sektor vital seperti DAK Pekerjaan Umum (Rp27 miliar), DAK Perikanan (sekitar Rp40 miliar), dan DAU Pekerjaan Umum (Rp82 miliar)—semuanya menyentuh infrastruktur yang seharusnya menopang pelayanan dasar publik.
Namun alih-alih menyerah, Pemprov Bengkulu melakukan gebrakan. Dengan semangat efisiensi dan dorongan dari pimpinan, pos-pos belanja yang tidak produktif ditekan habis-habisan. Hasilnya:
Belanja makan minum ditekan hingga 50%
Belanja publikasi dipangkas 88%
Perjalanan dinas ditekan 58% dari tahun sebelumnya
Salah satu keputusan mencolok adalah membatalkan pengadaan kendaraan dinas gubernur senilai Rp3 miliar, dan mengalihkannya untuk membeli truk sampah jenis Amrol yang dinilai lebih bermanfaat langsung untuk masyarakat.
“Saya sendiri kena tegur. Tapi kami koreksi. Hari ini bukan hanya klarifikasi, kami sampaikan fakta sebenarnya,” ujar Rizqy, menjawab isu yang sempat ramai soal pengadaan kendaraan dinas.
Langkah-langkah ini menegaskan tekad Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam mentransformasi APBD menjadi lebih sehat, transparan, dan berpihak pada kebutuhan rakyat.
