.jpeg)
PedomanBengkulu.com, Bengkulu - Anggaran infrastruktur di Provinsi Bengkulu kembali menjadi sorotan setelah anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Darmawansyah, mengkritisi lonjakan alokasi dana yang mencapai ratusan miliar rupiah. Menurutnya, kebijakan ini kurang memperhatikan keseimbangan antara pembangunan fisik dan kebutuhan sosial masyarakat.
"Kita tahu kemampuan fiskal kita terbatas, kok bisa ada penumpukan sebesar itu ke satu OPD saja?" ujar Darmawansyah, merujuk pada besarnya anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Ia menilai bahwa pembangunan infrastruktur memang penting, tetapi tidak boleh mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat, seperti perumahan dan fasilitas umum di pemukiman padat. "Tidak semua rakyat Bengkulu tinggal di pinggir jalan provinsi atau dekat jembatan besar. Bagaimana dengan warga di pemukiman padat yang tak tersentuh pembangunan itu?" tambahnya.
Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh Teuku Zulkarnain, yang justru mendukung kebijakan anggaran tersebut. Menurutnya, pembangunan infrastruktur adalah kebutuhan utama masyarakat dan harus menjadi prioritas pemerintah.
"Justru ini yang dibutuhkan rakyat. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan aksesibilitas, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan membuka peluang bagi masyarakat," tegas Teuku.
Ia menambahkan bahwa pembangunan jalan dan jembatan akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah yang selama ini sulit dijangkau. "Kalau kita bicara kesejahteraan, maka kita harus bicara tentang akses. Infrastruktur adalah kunci," katanya.
Perdebatan ini mencerminkan dua perspektif berbeda dalam pengelolaan anggaran daerah: satu pihak menekankan pemerataan dan keseimbangan, sementara pihak lain menekankan pembangunan sebagai fondasi utama kemajuan ekonomi. Dengan APBD yang terus berkembang, keputusan akhir akan bergantung pada bagaimana pemerintah menyeimbangkan kebutuhan infrastruktur dengan kesejahteraan sosial masyarakat Bengkulu.
