PedomanBengkulu.com - Bupati Bengkulu Selatan, Gusnan Mulyadi SE MM mendorong pemerintah desa se-Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mengelola sampah melalui APBDes.
Dengan demikian permasalahan sampah akan selesai dan Bengkulu Selatan menjadi kota bersih.Dari 11 kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan, hanya 3 kecamatan yang dilayani Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) untuk mengangkut sampah menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Kayu Arau, Manna.
Padahal masih ada 8 kecamatan yang sangat membutuhkan bantuan DLHK untuk mengangkut sampah di desa-desa.
Sebagai alternatit, Pemkab Bengkulu Selatan memberikan ruang bagi pemerintah desa menggunakan APBDes untuk membeli sarana pengelolaan sampah di desa.Dengan demikian tidak ada lagi alasan desa tidak bersih dari sampah tahun 2024. Gusnan Mulyadi beberapa kali menemukan permasalahan sampah di desa dan tidak mampu diselesaikan oleh pemerintah desa.
Sampah-sampah tersebut diakibat oleh warga desa.Seperti sengaja buang sampah di sungai dan irigasi. Akibatnya timbul permasalahan kesehatan dan lingkungan masyarakat. "Gunakan APBDes untuk yang bermanfaat untuk masyarakat, salah satunya kelola sampah," kata Gusnan.
Bupati dengan tegas melarang sungai menjadi tempat pembuangan sampah. Apalagi desa-desa yang berdekatan langsung dengan sungai, seperti Kecamatan Seginim dan Air Nipis.
Ia mendorong 142 desa se Kabupaten Bengkulu Selatan tidak ragu menjalakan fungsi dan arah APBDes tahun 2024 digunakan untuk penanggulangan sampah.
“Silakan desa berinovasi atasi masalah sampah. Sekarang sudah ada desa punya pendapatan melalui sampah,” ujar Gusnan.
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan mengajak seluruh desa di Kabupaten Bengkulu Selatan untuk memanfaatkan Dana Desa (DD) untuk mengelolah sampah.Salah satunya membeli alat pengangkut sampah. Selama ini DLHK Bengkulu Selatan kesulitan untuk mengakomodir seluruh sampah yang ada di 11 Kecamatan Bengkulu Selatan.
Bahkan baru tiga Kecamatan yang dilayani DLHK untuk mengangkut sampah.Kepala DLHK Bengkulu Selatan, Ir Haroni mengatakan, kekurangan DLHK saat ini dalam mengatasi sampah adalah minimnya alat sarana dan prasarana.
Apalagi Kabupaten Bengkulu Selatan sangat luas mempunyai 11 Kecamatan terdiri dari 142 desa dan 16 kelurahan.
Untuk itu DLHK telah menjalin kerjasama dengan beberapa desa untuk mengentaskan masalah sampah.
Akan tetapi hal tersebut dinilai Haroni belum cukup, butuh keseriusan seluruh desa.
“Kami mengajak desa itu manfaatkan dana desa, untuk beli tempat sampah, motor roda tiga pengangkut sampah, lalu sampah di buang ke TPA Kayu Arau,” kata Haroni.
Selain itu, lanjut Haroni, sampah-sampah yang dikumpulkan desa dan kelurahan dapat dikelola.
Dan, bisa menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) desa.Oleh sebab itu sebagai solusi mewujudkan Bengkulu Selatan bebas sampah, DLHK ingin berkolaborasi dengan seluruh desa dan kelurahan se Kabupaten Bengkulu Selatan. [Adv]
