PedomanBengkulu.com, Jakarta - Persoalan infrastruktur jalan di Bengkulu masih menjadi persoalan serius. Bahkan belum lama ini, viral diberitakan seorang ibu hamil dengan usia kandungan tujuh bulan terpaksa melahirkan di tengah jalanan yang rusak dan berlumpur saat menuju rumah bidan desa.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief mengatakan, urusan persoalan jalan rusak ini bukan hal yang baru dan hampir menjadi persoalan rutin yang dikeluhkan masyarakat serta dihadapi pemerintah daerah saban tahun.
"Nggak benar kalau dibilang pemerintah nggak berbuat apa-apa untuk masalah jalan ini, karena setiap tahun dalam APBD ada program pembangunan dan pemeliharaan jalan," kata Hj Riri Damayanti John Latief mengenai keluhan masyarakat akan banyaknya jalan yang rusak, Kamis (24/11/2022).
Lulusan Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini menjelaskan, apa yang diinginkan masyarakat sebenarnya sangat sederhana, jalanan yang mereka lalui dalam keadaan baik, tidak sampai membahayakan pengendara, meski tidak harus mulus sempurna.
"Tidak peduli apakah jalan itu milik provinsi atau kabupaten atau milik kota. Saat rusak, sesegera mungkin ditambal. Jangan sampai ada korban jiwa. Sesederhana itu maunya masyarakat. Dari mana dananya? Ya pemerintah harus menyiapkannya. Ini akan saya sampaikan ke Kementerian PUPR," ujar Hj Riri Damayanti John Latief.
Wakil Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Bengkulu ini menerangkan, ketika jalan dalam keadaan baik, maka roda ekonomi dapat bergerak dengan lancar sehingga pembangunan dapat bergerak dengan baik dan pemerintah mendapat citra positif dari masyarakat.
"Jadi sebenarnya ketimbang keperluan untuk bikin seremoni ini itu, bangun gedung bagus-bagus, anggaran pemerintah sebenarnya lebih baik dialokasikan untuk keperluan jalan. Sudah banyak bukti seorang kepala daerah berkali-kali dipilih masyarakat karena keberhasilannya dalam memuluskan jalan," tandas Hj Riri Damayanti John Latief.
Dewan Pembina Karang Taruna Provinsi Bengkulu ini menambahkan, bila banyak jalan yang dibiarkan dalam kualitas jelek, maka berbagai persoalan seperti kemiskinan, pengangguran dan lain sebagainya di Bumi Rafflesia akan semakin komplek.
"Bukan hanya pemerintah provinsi, kabupaten/kota, ini juga tanggung jawab seluruh pemangku jabatan di pusat, saya juga, serta semua masyarakat untuk satu suara dan satu visi untuk membenahi infrastruktur Bengkulu agar ekonomi tumbuh, dunia usaha bergairah, mobilitas masyarakat lancar," demikian Hj Riri Damayanti John Latief. [Muhammad Qolbi]
