Mantan Bupati Musirawas yang akrab dengan panggilan RM ini mengaku, rekomendasi dari BPK ini penting agar tidak timbul masalah hukum di kemudian hari apabila tunjangan daerah dibayarkan.
"Untuk tunjangan daerah, kita masih meminta rekomendasi BPK RI. Jangan sampai kasusnya sama dengan Rumah Sakit M Yunus," jelas Ridwan.
Untuk diketahui, anggaran untuk tunjangan ini dialokasikan dalam APBD Provinsi senilai Rp 21 miliar lebih. Sebelumnya, Wakil Geubernur Rohidin Mersyah sempat menyampaikan besaran tunjangan daerah yang diberikan tersebut perlu dirasionalisasi.
(Baca juga: Tunjangan PNS Tak Dibayar, Ini Penjelasan Rohidin)
Rohidin menilai, angka tunjangan ini dianggap belum sesuai dengan kinerja PNS. Selain itu, menurutnya, dibutuhkan suatu mekanisme yang jelas agar tunjangan tersebut dibayar dengan memenuhi prinsip keadilan.
"Selama ini kita tidak tahu alasannya kenapa harus dibayar sekian (nominalnya). Karena itu butuh validasi, bisa saja lebih besar dari yang sekarang," kata dia. [IC]
.jpeg)
