Sticky

FALSE

Page Nav

HIDE

GRID

GRID_STYLE

Hover

TRUE

Hover Effects

TRUE

Berita Terkini

latest

Rebut Jabatan Wali Kota Dinilai sebagai Isu Murahan

[caption id="attachment_10743" align="alignleft" width="300"]Yanuar Gustiawan Yanuar Gustiawan[/caption]

BENGKULU, PB - Munculnya desakan segelintir kelompok yang ingin merebut jabatan Wali Kota Bengkulu ditanggapi sinis oleh sejumlah anggota DPRD Kota Bengkulu. Isu tersebut dinilai sebagai isu murahan, namun menganggu kinerja pemerintah.

Baca juga: Sweeping Ketua Dewan, Massa Kontra Wali Kota Ricuh dan Ini Penjelasan Dokter Soal Sakit Wali Kota,  Izin Walikota Sesuai Aturan 

"Terus terang kami terganggu dengan isu-isu tersebut. Sangat terganggu. Kita ini kan bekerja butuh fokus, butuh konsentrasi," kata anggota Komisi II DPRD Kota Bengkulu Yanuar Gustiawan di Sekretariat Dewan, Senin (28/12/2015).

Menurutnya, merebut jabatan Wali Kota bukan perkara mudah. Apalagi, lanjutnya, Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan masih absah sebagai kepala daerah yang definitif.

"Kecuali kalau memang jabatan itu kosong karena ditinggal tanpa alasanyang jelas. Tapi ini kan beliau masih menjabat. Statusnya cuti. Izin sakit. Jadi saya kira tidak segampang itu," paparnya.

Apakah isu ini mewakili aspirasi masyarakat Kota Bengkulu? Politisi Partai Nasdem ini menampik hal tersebut.

"Masyarakat tidak pernah bertanya kepada saya. Mereka yang penting adalah tetap dapat bekerja dan belanja dengan tenang," ungkapnya.

Senada diungkapkan anggota DPRD Kota Bengkulu lainnya, Wien Zafitrah Ruslan. Menurutnya, roda Pemerintahan Kota Bengkulu saat ini masih berjalan dengan baik.

"Kalau mau rebut terus kita kasih ke siapa? Kita boleh tidak suka, tapi kita harus berlaku adil, terutama kepada rakyat yang sudah memilih. Kalau serius, ganti sesuai dengan peraturan yang ada. Tapi pikir dampaknya untuk masyarakat," ujar politisi Partai Gerindra ini.

Dengan sikapnya ini, lanjut Wien Ruslan, bukan berarti ia berdiri memihak kepada Wali Kota Helmi Hasan. Namun ia mengajak agar kelompok yang ingin merebut jabatan Wali Kota tersebut dapat berfikir secara ilmiah.

"Kecuali kalau pemerintahan berhenti berjalan. Kami dewan akan di depan untuk mendesak agar Wali Kota mundur dari jabatannya. Tapi faktanya semua SKPD tetap berjalan baik. Semua masih terkontrol. Kita harus tahu batasan dalam berbuat," demikian Wien Ruslan. [RV]