PedomanBengkulu.com, Bengkulu - Pemerintah Kota Bengkulu menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bengkulu Tahun 2026 di Ruang Hidayah I, Kantor Walikota Bengkulu, pada Kamis (5/11/2026).
Rakor ini menjadi momentum penting bagi jajaran Pemkot Bengkulu dalam merumuskan rencana aksi konkret serta mengevaluasi program kerja strategis untuk mempercepat penghapusan, penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Acara ini dihadiri langsung oleh Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi, didampingi Penjabat (Pj) Sekda Medy Pebriansyah, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Yudiya Hasana Putra, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bengkulu lin Inayati.
Pertemuan ini juga melibatkan seluruh elemen pemerintahan, mulai dari para Asisten, Staf Ahli, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga seluruh Camat dan Lurah se-Kota Bengkulu.
Dalam arahannya, Walikota Dedy menekankan bahwa kunci keberhasilan penanggulangan kemiskinan terletak pada keseimbangan intervensi pemerintah terhadap warga rentan. Ada dua fokus utama yang harus dikejar secara linier, memangkas pengeluaran beban hidup warga miskin sekaligus meningkatkan pendapatan mereka.
Dedy mencontohkan, bagi warga yang memiliki usaha kecil, Pemkot wajib hadir memberikan dorongan modal. Sementara dari segi pengurangan beban, kepastian layanan dasar seperti pendidikan gratis harus benar-benar dirasakan manfaatnya secara menyeluruh, bahkan hingga ke hal-hal mendetail seperti perlengkapan sekolah.
"Ya kita fokus dengan berbagai program untuk menurunkan angka kemiskinan. Jadi menurunkan angka kemiskinan ini kan warga miskin itu kita kurangj pengeluarannya, kemudian bagaimana pendapatannya meningkat," ujar Dedy.
"Kalau dia punya UMKM, mungkin kita bantu permodalan. Kalau misalkan selama ini beban dia menyekolahkan anak, anak ini kita pastikan sekolahnya gratis. Atau misalkan, sekolah sudah gratis memang, tapi dia enggak mampu beli baju. Kita juga ada program dari Baznas, kita juga nanti anggarkan untuk pembelian baju anak-anak miskin gitu nah. Tapi mengurusi kemiskinan ini enggak bisa satu OPD tapi harus keroyokan," tegas Walikota.
Melalui rakor ini, seluruh jajaran Pemkot Bengkulu diharapkan memperoleh gambaran utuh mengenai kendala ataupun hambatan yang dihadapi di lapangan.
Poin utama yang paling dinantikan dari pertemuan ini adalah terbangunnya komitmen kuat dan sinergi liitas sektor guna mempercepat realisasi penanggulangan kemiskinan, penghapusan kemiskinan ekstrem, serta penurunan stunting yang berkelanjutan di Kota Bengkulu.
Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan ekspose data kemiskinan disaksikan langsung oleh Walikota Bengkulu serta materi dari Tim TKPK dan BPS Kota Bengkulu, yang dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama seluruh peserta rakor.
Untuk diketahui, Data BPS mencatat bahwa persentase penduduk miskin di Kota Bengkulu terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, Tahun 2023, 14,71%. Tahun 2024, 13,76%. Tahun 2025 sampai 2026, 11,91%. Target Pemerintah Kota target kemiskinan ini turun menjadi satu digit, diangkat 9 – 7 %.
