PedomanBengkulu.com, Lebong - Isu pernikahan siri yang beredar dan menyebar di media sosial, meski tidak secara langsung menyebut nama, namun diarahkan kepada Bupati Lebong H. Azhari, SH MH, mendapat tanggapan resmi dari Badan Musyawarah Adat (BMA) Kabupaten Lebong, berdasarkan hasil klarifikasi langsung, BMA menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.
Isu yang berkembang disampaikan melalui pesan pribadi dan grup percakapan, lalu menyebar luas di Facebook, yang kemudian ditujukan kepada Bupati Lebong. Menanggapi hal tersebut, Ketua BMA Kabupaten Lebong, Aryanto didampingi sejumlah pengurus, langsung meminta penjelasan dan klarifikasi kepada Bupati Lebong Azhari SH MH.
"Isu nikah sirih itu tidak benar. Beliau (Azhari, red) telah membantah dan menyatakan dengan tegas atas nama Allah SWT, bahwa tidak pernah melakukan nikah siri sebagaimana yang disebutkan," sampai Aryanto, Senin (5/10/2026).
Menurutnya Aryanto, langkah klarifikasi ini dilakukan untuk meluruskan informasi yang beredar di tengah masyarakat. BMA menilai isu tersebut berpotensi menimbulkan keresahan serta merusak kondusivitas yang selama ini terjaga di Kabupaten Lebong.
Aryanto juga mengimbau seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Lebong, agar lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.
"Kepada seluruh masyarakat Lebong, agar berhati-hati menyebarkan informasi yang belum jelas, sehingga tidak mengganggu kenyamanan, kedamaian, dan kondusivitas masyarakat Lebong yang kita bangun selama ini," pesannya.
Senada dengan BMA, tokoh aktivis senior Kabupaten Lebong, Arwan Basirin, menantang pihak-pihak yang menyebarkan isu tersebut untuk menunjukkan bukti konkret. Dirinya menegaskan tuduhan tanpa dasar yang disebarkan di media sosial, hanya menciptakan kekacauan dan berpotensi masuk kategori berita bohong atau hoaks.
"Silakan tunjukkan bukti, tak usah berkoar-koar di media sosial. Kalau hanya bikin ricuh tanpa bukti, tidak ada ubahnya hanya tukang buat onar atau menyebar hoaks yang sengaja ingin menghancurkan nama baik orang," tegas Arwan.
Arwan juga mengingatkan bahwa pihak yang disasar memiliki keluarga, istri, dan anak. Terlebih lagi, sebagai pejabat publik, citra Kabupaten Lebong turut dipertaruhkan dimata publik.
"Kritik terhadap pemerintah itu hal yang wajar. Namun melemparkan isu tidak benar yang terkesan sengaja diprovokasi ke masyarakat, itu tidak dibenarkan," pungkasnya.[spy]
