PedomanBengkulu.com - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap berusia dua tahun pada hari ini, Selasa (20/10/2026).
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyampaikan kritikan terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada peringatan dua tahun Prabowo-Gibran.
Berdasarkan data resmi SiPongi Kementerian Kehutanan, luas areal karhutla periode Januari–Juli 2026 mencapai 202.004,30 hektare, naik 69 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2025.
Total luas wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan di Indonesia hingga Oktober 2026 telah mendekati 1,92 juta hektare.
Provinsi dengan titik panas (hotspot) dan luas lahan terbakar yang tinggi meliputi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Nusa Tenggara Barat, hingga Papua Selatan dan Papua Tengah.
WALHI menekankan perlunya skema atau peta jalan (roadmap) yang berbasis sains dalam penanganan karhutla, terutama pada lahan gambut.
Hal ini karena kebakaran di lahan gambut sering kali sulit dideteksi di permukaan dan tidak terprediksi.
Kepala Departemen Komunikasi Strategis dan Jaringan Eksekutif Nasional WALHI, Dana Tarigan, menilai pemerintah belum secara berkelanjutan memberikan informasi kepada publik mengenai progres pemadaman secara rinci.
Sehingga, menurutnya, masyarakat tidak mengetahui daerah mana yang benar-benar aman.
"Pertama memang sangat penting ada skema atau roadmap penyelesaian Karhutla ini secara saintifik."
"Karena kesannya memang sudah padam nantinya di permukaan seperti yang kemarin laporan-laporan sebelumnya, tapi sebenarnya yang terbakar itu adalah sebagian besar itu adalah gambut," ujarnya dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Selasa (20/10/2026).
"Gambut itu tidak terprediksi kalau di permukaan tiba-tiba nanti bisa terbakar di sudut mana begitu. Dan itu sudah sangat banyak terjadi. Tiba-tiba kita lihat banyak video orang tidur pagi-pagi sudah ada kebakaran di sekitar rumahnya."
"Hal-hal seperti ini tidak pernah terprediksi dan tidak pernah disampaikan secara saintifik bagaimana sebenarnya skema penanganan kebakaran hutan ini khususnya di gambut."
"Itu juga tidak pernah tersampaikan ke publik dan progres pemadamannya juga sudah berapa hektare yang sudah padam dan lain-lainnya itu juga tidak pernah tersampaikan kepada publik secara kontinu secara berkelanjutan," terang Dana Tarigan.
Presiden Prabowo Subianto kembali menggelar rapat terbatas untuk membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bersama sejumlah menteri dan pejabat terkait di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Rapat tersebut berlangsung setelah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman memimpin rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga pada pagi hingga siang hari.
Dalam rapat koordinasi itu, pemerintah mengevaluasi penanganan karhutla, termasuk keputusan belum menetapkan kebakaran sebagai bencana nasional dan belum mengambil tawaran bantuan dari negara asing.
Dudung mengatakan, hasil rapat koordinasi tersebut akan dilaporkan kepada Prabowo untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.
“Karhutla. Hasil rapat saya tadi dengan kementerian akan saya laporkan ke Bapak Presiden,” kata Dudung sebelum mengikuti rapat di Istana Kepresidenan, Senin.
Menurut Dudung, Prabowo akan memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai penanganan karhutla.
“Tentunya hari ini (kemarin) akan ada petunjuk-petunjuk lebih lanjut dari Bapak Presiden tentang karhutla,” ujarnya.
Sebelumnya, Prabowo juga membahas penanganan karhutla bersama jajaran pemerintah pusat dan daerah pada 12 Oktober 2026.
Saat itu, pemerintah melaporkan kebakaran yang masih ditangani di enam provinsi dengan luas sekitar 639,23 hektare.
Pengamat Usul Anggaran MBG Dialihkan Atasi Karhutla
Pakar Komunikasi Politik, Emrus Sihombing, sempat menyampaikan usulan terkait dua tahun peringatan pemerintaha Prabowo-Gibran.
Emrus mengusulkan kepada pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional serta mengalihkan sementara anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menangani kebakaran dan memulihkan wilayah terdampak.
Menurut Emrus, penanganan karhutla perlu menjadi prioritas karena kebakaran yang meluas tidak hanya mengancam lingkungan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak hingga negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura.
Ia menilai pemerintah perlu mengerahkan sumber daya secara lebih besar untuk memperkuat pemadaman, termasuk melalui pengadaan pesawat pengangkut air untuk water bombing, dukungan bagi relawan, serta pemulihan daerah terdampak.
“Ini sudah waktunya pemerintah kita mengeluarkan ini menjadi bencana nasional supaya kita mengatasi persoalan ini,” kata Emrus kepada Tribunnews.com Solo, Senin (19/10/2026).
Emrus bahkan mengusulkan agar pelaksanaan MBG dihentikan sementara selama satu tahun, sehingga anggarannya dapat dialihkan untuk penanganan karhutla.
“Jadi jauh lebih utama recovery penanganan dan pemadaman, dan termasuk pemadaman kebakaran hutan kita daripada MBG. Ini bentuk evaluasi 2 tahunan Prabowo-Gibran,” ujarnya.
Ia berpendapat, kebutuhan makan anak-anak masih dapat dipenuhi orang tua selama program tersebut dihentikan sementara.
Sebaliknya, penanganan karhutla membutuhkan pengerahan sumber daya yang besar dan segera agar kebakaran tidak terus meluas.
Namun, besaran anggaran yang dapat dialihkan serta kecukupannya untuk membiayai penanganan karhutla perlu dihitung berdasarkan data resmi pemerintah.
Usulan penghentian MBG juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap anak-anak penerima manfaat dan kesiapan skema bantuan pengganti.
Sumber: m.tribunnews.com
