PedomanBengkulu.com, Bengkulu — Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Hj Leni Haryati John Latief, menyoroti berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat transmigrasi di Provinsi Bengkulu, mulai dari konflik status lahan, ketergantungan pada komoditas sawit dan karet, hingga keterbatasan fiskal daerah yang menghambat pembangunan fasilitas dasar.
Menurut Senator asal Bengkulu ini, kehadiran Tim Ekspedisi Patriot di kawasan transmigrasi memberikan dampak positif dalam memetakan potensi ekonomi berbasis sains dan data. Namun, pendampingan sosial-ekonomi yang dilakukan perlu didorong ke arah yang progresif.
“Program ini baik untuk memotret potensi wilayah, tetapi belum menyentuh penyelesaian konflik struktural maupun penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat yang mandiri di tingkat tapak,” kata Hj Leni Haryati John Latief, Selasa (28/7/2026).
Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu ini menjelaskan, persoalan paling krusial saat ini adalah banyaknya lahan Usaha II milik transmigran yang telantar karena statusnya masih diklaim sebagai kawasan hutan. Program pelepasan kawasan hutan melalui skema Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), menurutnya, sering tersendat akibat lemahnya koordinasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Kementerian ATR/BPN.
Ia meminta pemerintah membuka peta tata ruang secara transparan serta memanfaatkan platform Trans Tuntas untuk keterbukaan data. Ia juga mendorong pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang lebih agresif di tingkat kabupaten.
Dalam penyelesaian sengketa lahan, Pembina Forum Melayu Rembuk Bengkulu ini menekankan pemerintah tidak boleh menggunakan pendekatan represif. Ia meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan verifikasi sejarah konsesi penguasaan tanah apabila terjadi klaim adat atau alih fungsi sepihak menjadi perkebunan sawit skala besar.
“Pemulihan hak masyarakat hukum adat harus diprioritaskan. Jika memang diperlukan, redistribusi pemukiman kembali atau resettlement harus menjadi opsi penyelesaian,” ujar Hj Leni Haryati John Latief.
Ketua Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid Dewan Masjid Indonesia (BKMM-DMI) Provinsi Bengkulu ini juga menyoroti ketergantungan ekonomi transmigran pada komoditas sawit dan karet yang sangat rentan terhadap fluktuasi harga. Ia mendorong pembangunan hilirisasi industri skala desa, seperti pabrik pengolahan kelapa sawit mini dan pengolahan kopi, agar petani memiliki nilai tambah dan tidak bergantung pada tengkulak.
Di sektor perumahan, ia menilai desain Rumah Transmigran dari pemerintah masih bersifat seragam dan kurang sesuai dengan kondisi Bengkulu.
“Rumah sering terlalu sempit, kurang ramah terhadap iklim tropis dan kerawanan gempa, serta tidak menyediakan ruang penyimpanan hasil panen yang memadai bagi petani,” tutur Hj Leni Haryati John Latief.
Mantan Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Bengkulu ini meminta pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap kawasan transmigrasi Bengkulu melalui kebijakan lintas kementerian yang lebih terintegrasi.
"Ini penting supaya program transmigrasi tidak berhenti pada pemindahan penduduk, tetapi benar-benar menciptakan kawasan permukiman yang produktif, aman, dan berkelanjutan," demikian Hj Leni Haryati John Latief.
