Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu Lakukan kunjungan Ke Lapangan

PedomanBengkulu.com,Bengkulu - Kunjungan Komisi III Bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso, menilai inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu bukan sekadar kunjungan lapangan biasa. Lebih dari itu, sidak menjadi cerminan fungsi pengawasan legislatif dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana dan kebutuhan masyarakat.

Salah satu Dewan Anggota Komisi III Darmawan  Mengatakan , kehadiran anggota dewan di lokasi proyek justru menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi antara perencana dan pelaksana pembangunan. Ia menyebut, berbagai laporan masyarakat yang diterima DPRD menjadi bahan penting untuk diverifikasi langsung di lapangan Ujar Darmawan.

 Kita Sebagai Anggota Dewan tentu sudah menerima banyak laporan dari masyarakat. Dengan sidak, kita bisa melihat langsung kondisi sebenarnya dan mengevaluasi apa yang perlu diperbaiki,ujarnya.

 Dalam Kesempatan itu Komisi III  menegaskan, Dinas PUPR sebagai pelaksana teknis tidak hanya fokus pada penyelesaian proyek, tetapi juga harus  memastikan hasil pembangunan memberikan manfaat nyata. Karena itu, kritik dan masukan dari DPRD dianggap sebagai bagian dari proses penyempurnaan kinerja Ungkap Mahdi husen.

Kami tidak anti kritik. Justru masukan itu menjadi bahan evaluasi agar pekerjaan ke depan lebih baik. Semua yang kami kerjakan ini menggunakan anggaran dari masyarakat, jadi harus dipertanggungjawabkan dengan maksimal, tegasnya.

Tejo juga mengakui, dalam pelaksanaan program sejak awal tahun hingga memasuki triwulan pertama, terdapat sejumlah kendala teknis di lapangan. Mulai dari faktor cuaca, kondisi geografis, hingga dinamika administrasi yang memerlukan penyesuaian.

Menurutnya, komunikasi yang terbuka dengan DPRD menjadi kunci untuk menghindari kesalahpahaman. Apalagi setiap anggota dewan memiliki aspirasi pembangunan dari daerah pemilihannya masing-masing yang perlu diakomodasi secara proporsional.

Arahan pimpinan juga jelas, program 2026 harus dikonsultasikan dan disinergikan sejak awal, katanya.

Ia menekankan bahwa pembangunan tidak boleh terpusat pada satu wilayah saja. APBD, lanjutnya, merupakan instrumen pemerataan yang harus dirasakan seluruh masyarakat di Provinsi Bengkulu.

Pembangunan harus merata. Tidak boleh hanya fokus di satu titik, karena tujuan kita adalah kesejahteraan bersama,” tambahnya.

Ke depan, Mahdi Husen  berharap sinergi antara DPRD Provinsi Bengkulu dan Dinas PUPR semakin kuat. Dengan kolaborasi yang baik, ia optimistis program pembangunan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.