PedomanBengkulu.com, Jakarta – Hari Bakti Pekerjaan Umum (PU) ke-80 menjadi momentum penting bagi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) untuk kembali menegaskan komitmennya dalam mengawal pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan di seluruh Indonesia.
Di tengah semangat peringatan yang mengusung tema “Infrastruktur Berkeadilan, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”, pembangunan infrastruktur tidak bisa hanya diukur dari fisik bangunan yang berdiri, tetapi dari dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Leni Haryati John Latief mengatakan, apa yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan program prioritasnya dalam bidang infrastruktur terutama jalan patut mendapatkan apresiasi.
"Apa yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bengkulu mencerminkan konsistensi daerah dalam menjaga semangat pengabdian yang telah diwariskan para pejuang PU sejak peristiwa heroik 3 Desember 1945 di Gedung Sate," kata Hj Leni Haryati John Latief, Rabu (3/12/2025).
Lulusan Magister Administrasi Publik Universitas Bengkulu ini menjelaskan, nilai-nilai perjuangan itu merupakan pengingat bahwa pembangunan infrastruktur harus dijalankan dengan integritas, kedisiplinan, serta keberpihakan kepada rakyat.
"Sapta Bakti Insan PU yang meliputi kerja keras dan cerdas, integritas, empati, keadilan pembangunan, kualitas pekerjaan, inovasi, dan pengabdian merupakan nilai kerja yang juga sejalan dengan fungsi konstitusional DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan daerah," ujar Hj Leni Haryati John Latief.
Mantan Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Bengkulu ini menekankan, pembangunan yang adil harus menyentuh wilayah-wilayah yang selama ini tertinggal, sehingga kesenjangan antarwilayah dapat ditekan.
"Target besar 2028 bahwa seluruh jalan provinsi akan 100 persen mulus menjadi komitmen yang patut diapresiasi. Hal ini menjadi semangat nyata dari upaya menghadirkan layanan publik yang berkualitas dan merata," ungkap Hj Leni Haryati John Latief.
Pembina Bundo Kanduang Provinsi Bengkulu ini menambahkan, sebagai lembaga yang memiliki mandat pengawasan terhadap pembangunan daerah, DPD RI berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
"Jalan mulus bukan hanya simbol kemajuan fisik, tetapi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi, kelancaran distribusi barang, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat," demikian tutup Hj Leni Haryati John Latief. [**]
