PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Kedaulatan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh batas teritorial di peta, tetapi juga oleh kesejahteraan dan perlindungan terhadap rakyat yang hidup di wilayah-wilayah terluar.
Dalam konteks ini, Pulau Enggano, yang terletak di Samudra Hindia dan menjadi salah satu pulau terdepan Indonesia di Provinsi Bengkulu, memiliki arti strategis yang luar biasa.
Ia bukan hanya titik koordinat geografis, tetapi benteng hidup kedaulatan bangsa yang dihuni masyarakat dengan budaya, tradisi, dan nilai-nilai luhur yang patut dijaga.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Leni Haryati John Latief mengatakan, saat ini ia tengah melakukan inventarisasi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
"Langkah ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata tentang berbagai permasalahan yang dihadapi dalam implementasi undang-undang tersebut, mulai dari penegasan batas wilayah, tata kelola ruang, hingga perlindungan hak-hak masyarakat di daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar," kata Hj Leni Haryati John Latief, Selasa (7/10/2025).
Lulusan Magister Administrasi Publik Universitas Bengkulu ini menjelaskan, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk semakin memperkuat perhatian negara terhadap Pulau Enggano sebagai bagian vital dari wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki potensi luar biasa, baik dari aspek ekologi, sosial-budaya, maupun geopolitik.
"Kepedulian terhadap masyarakat Enggano harus terus diperbesar. Jangan sampai kesulitan-kesulitan yang pernah dialami warga Enggano terulang kembali," ujar Hj Leni Haryati John Latief.
Mantan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Bengkulu ini menekankan, melalui Komite I, DPD RI berkomitmen untuk memastikan bahwa pengawasan atas pelaksanaan UU Wilayah Negara ini benar-benar menyentuh substansi kesejahteraan masyarakat di wilayah terluar seperti Enggano.
"Dari pengawasan ini mudah-mudahan ada jaminan keadilan bagi warga negara yang hidup di perbatasan dan pulau-pulau terdepan. Misalnya negara melakukan langkah-langkah kongkrit untuk memastikan wilayah dan lahan masyarakat Enggano agar tidak mudah diklaim atau diintervensi oleh kepentingan luar," tutur Hj Leni Haryati John Latief.
Pembina Bundo Kanduang Provinsi Bengkulu ini menambahkan, ia optimis rekomendasi kebijakan hasil pengawasan DPD RI nantinya akan menempatkan masyarakat Enggano sebagai subjek utama pembangunan wilayah negara, bukan sekadar objek kebijakan.
"Mari kita teguhkan kembali komitmen bahwa menjaga Enggano berarti menjaga Indonesia. Karena kedaulatan tanpa keadilan bagi rakyat di wilayah terluar hanyalah separuh makna dari kemerdekaan itu sendiri," demikian Hj Leni Haryati John Latief. [**]
