PedomanBengkulu.com, Bengkulu - Serikat Tani Nasional (STN) kembali mengangkat suara lantang yang selama ini tenggelam di balik janji-janji manis reforma agraria. Dalam sebuah pernyataan tegas, STN mendesak pemerintah agar berhenti menjadikan petani sebagai objek pasif dalam kebijakan agraria, dan mulai melibatkan mereka secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.
Menurut STN, reforma agraria yang selama ini digembar-gemborkan justru berisiko menjadi proyek elitis jika tidak menyentuh akar persoalan: ketimpangan penguasaan tanah dan marjinalisasi petani kecil. Mereka menyoroti bahwa distribusi tanah sering kali lebih menguntungkan korporasi atau elite lokal, sementara petani yang seharusnya menjadi subjek utama justru tersingkir dari meja perundingan.
STN menilai pemerintah terlalu fokus pada aspek administratif dan legalisasi aset, tanpa menyentuh dimensi sosial dan ekonomi petani.
Reforma agraria yang tidak melibatkan petani berpotensi memperkuat status quo, bukan merombaknya.
Ketidakhadiran petani dalam proses ini dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap semangat keadilan sosial yang menjadi dasar reforma agraria.
Libatkan petani dalam setiap tahap kebijakan agraria, dari perencanaan hingga evaluasi.
Hentikan praktik birokratis yang menjauhkan petani dari hak atas tanah.
Wujudkan reforma agraria sejati yang berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan ekonomi semata.
STN mengingatkan bahwa tanah bukan sekadar aset, melainkan sumber kehidupan dan identitas bagi jutaan petani Indonesia. Tanpa suara mereka, reforma agraria hanyalah slogan kosong yang kehilangan makna.
