PedomanBengkulu.com, Jakarta - Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) tahun 2025 yang mengusung tema Bakti Transportasi untuk Negeri hendaknya tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi momentum reflektif sekaligus korektif untuk menghadirkan sistem transportasi yang lebih adil, manusiawi, dan berpihak pada rakyat.
Demikian dikatakan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Leni Haryati John Latief, Rabu (17/9/2025).
"Transportasi adalah denyut nadi pembangunan, penghubung antarwilayah, serta penggerak perekonomian rakyat," ujar Hj Leni Haryati John Latief.
Lulusan Magister Administrasi Publik Universitas Bengkulu ini menjelaskan, perlu diakui saat ini masih banyak persoalan yang menuntut keberanian negara untuk hadir, misalnya terkait transportasi berbasis daring (online), yang hingga kini regulasinya belum sepenuhnya memihak kepentingan pengemudi dan konsumen.
"Tragedi 28 Agustus 2025 yang menewaskan almarhum Affan Kurniawan menjadi keprihatinan bersama. Semoga negara bisa memberikan keadilan bagi almarhum dan keluarganya. Pengusutan tuntas atas kasus ini harus menjadi prioritas agar tidak ada lagi nyawa rakyat yang menjadi korban dari ketidakjelasan aturan maupun praktik bisnis yang merugikan," tandas Hj Leni Haryati John Latief.
Ketua Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid Dewan Masjid Indonesia (BKMM-DMI) Provinsi Bengkulu ini menekankan pentingnya Rancangan Undang-Undang Transportasi Online segera masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2026.
"Payung hukum yang jelas akan memberikan kepastian, melindungi hak pengemudi, memastikan tarif yang adil, sekaligus menekan praktik monopoli perusahaan aplikasi," tukas Hj Leni Haryati John Latief.
"Pemerintah juga perlu segera menyusun regulasi yang mengatur tarif antar barang dan makanan agar masyarakat tidak lagi terbebani ongkos tinggi yang tidak masuk akal. Selain itu, praktik-praktik yang merugikan masyarakat seperti program Aceng, Slot, Multi Order, Member Berbayar dan sejenisnya harus dihapus karena hanya memperbesar beban pengemudi tanpa memberikan keuntungan yang sepadan," lanjut Hj Leni Haryati John Latief.
Pembina Bundo Kanduang Provinsi Bengkulu ini menambahkan, Harhubnas 2025 harus menjadi momentum pemerintah, legislatif, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menghadirkan sistem transportasi yang berkeadilan sosial.
"Transportasi bukan sekadar alat mobilitas, melainkan cermin nyata dari kehadiran negara dalam melindungi dan menyejahterakan rakyatnya. Transportasi yang berbakti untuk negeri adalah transportasi yang aman, adil, dan berpihak pada manusia, bukan pada mesin keuntungan semata," tutup Hj Leni Haryati John Latief.
