PedomanBengkulu.com, Lebong -
Ternyata keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur Lemeupit sebagai pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lebong, belum pernah melaporkan kegiatannya secara resmi kepada Pemkab Lebong. Bahkan, Bupati Lebong Bupati H Azhari SH MH mengungkapkan bahwa pihak SPPG Dapur Lemeupit belum pernah mempresentasikan kegiatan dan operasional di Kabupaten Lebong. Terkesan tertutup, tentunya ini menyulitkan pihak Pemkab Lebong melalui instansi terkait, yang tidak dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan maupun pengawasan program MBG, yang dilaksanakan vendor yang berkontrak dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Kabupaten Lebong.
"Awalnya kami menginginkan supaya itu dipresentasikan, karena kalau sudah dipresentasikan kita semua bisa terlibat. Baik dari DKP, bagian Gizi-nya Dinkes, terus bagian Dinas Dikbud-nya apa, karena yang akan disasar ini (MBG,red) kan adalah sekolah-sekolah," ungkap Azhari, usai mengunjungi pasien yang masih mendapatkan perawatan di RSUD Lebong, Kamis (29/08/2025) sore.
Dikatakan Azhari, walupun Program MBG adalah program pemerintah pusat, bahkan kontraknya langsung SPPG dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Setidaknya kalau Pemerintah Daerah dilibatkan, minimal pengawasannya juga bisa melibatkan jajaran yang ada di daerah dimana wilayah SPPG pelaksana MBG, untuk itu dirinya belum pernah mengikuti acara launching MBG yang digelar SPPG Lemeupit yang dikelola Yayasan Sriwijaya Nusantara.
"Artinya hargai juga pemerintah daerah, selama ini kan tidak. Saya sudah mengingatkan itu, ayo ini (SPPG,red) dipresentasikan dulu, tetapi sampai hari ini hanya melapor secara lisan," bebernya.
Agar tidak adanya informasi simpang siur terkait pengelolaan program MBG di Kabupaten Lebong oleh SPPG Dapur Lemeupit, Azhari kembali menegaskan, semua kegiatan dan operasional SPPG dalam melaksanakan Program MBG, belum dan tidak ada keterlibatan secara langsung dengan Pemda Lebong.
"Tidak ada (keterlibatan langsung,red), mereka hanya melaporkan secara lisan, hanya memberitahukan. Kami menginginkan ini dilakukan presentasi supaya semuanya kita ikut terlibat (dalam pengawasannya,red)," tegas Azhari.
Disini lain, Kata Azhari, kendati pun pihak SPPG pelaksana program MBG tidak melaporkan secara resmi, dirinya juga tidak kuasa melarang dikarenakan MBG ini merupakan program Presiden Prabowo Subianto. Apalagi ini juga merupakan program untuk pemenuhan gizi kepada anak generasi Kabupaten Lebong.
"Kita tidak dilibatkan (Pengawasan,red), ini akan jadi catatan kami dan kemarin juga ada instruksi dari Pak Gubernur, coba ditinjau lagi (SPPG,red) seperti itu maksud Pak Gubernur ini harus diselidiki dulu," pungkasnya.[spy]
