Sticky

FALSE

Page Nav

HIDE

GRID

GRID_STYLE

Hover

TRUE

Hover Effects

TRUE

Berita Terkini

latest

Senator Leni John Latief Dorong Reformasi Perlindungan Perempuan dan Anak

PedomanBengkulu.com, Bengkulu – Persoalan perempuan dan anak korban kekerasan di Indonesia masih menjadi masalah nyata dan mendesak untuk diselesaikan. Di Provinsi Bengkulu, seperti banyak daerah lain, upaya perlindungan terhadap dua kelompok rentan ini masih menghadapi banyak hambatan struktural.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Leni Haryati John Latief mengatakan, salah satu isu paling krusial yang dihadapi Bengkulu saat ini adalah ketiadaan Rumah Aman bagi korban kekerasan seksual.

"UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) hanya mampu menampung korban di penginapan sementara yang membutuhkan biaya operasional tinggi dan tidak kondusif untuk proses pemulihan trauma. Ini bukan hanya soal fasilitas, tetapi menyangkut martabat dan hak korban untuk mendapatkan tempat yang layak dan aman," kata Hj Leni Haryati John Latief, Jumat (8/8/2025).

Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu ini menjelaskan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu memberikan perhatian melalui intervensi anggaran untuk pengadaan Rumah Aman permanen di Bumi Merah Putih.

"Pemerintah daerah juga perlu memasukkan pembangunan Rumah Aman ke dalam prioritas pembangunan daerah. Karena perlindungan terhadap korban kekerasan bukan pilihan, ia adalah kewajiban konstitusional," tegas Hj Leni Haryati John Latief.

Pembina Bundo Kanduang Provinsi Bengkulu ini menekankan, selain Rumah Aman, keterbatasan tenaga psikolog menjadi persoalan lanjutan yang tak kalah genting dimana saat ini jumlah psikolog yang tersedia di UPTD PPA Bengkulu sangat minim dibandingkan dengan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. 

"Bengkulu juga belum memiliki Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak. Padahal ini penting untuk memastikan perlindungan anak menjadi bagian integral dari pembangunan daerah. Tanpa perda ini, upaya perlindungan akan terus bersifat tambal sulam," ungkap Hj Leni Haryati John Latief.

Ketua Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid Dewan Masjid Indonesia (BKMM-DMI) Provinsi Bengkulu ini menambahkan, sangat disayangkan isu perempuan dan anak sering kali tenggelam oleh isu-isu politik dan kepentingan ekonomi.

"Tapi saya optimis dengan para pimpinan daerah hasil Pemilu dan Pilkada 2024 yang baru saja menjabat dapat kompak dan bersemangat untuk mewujudkan Bengkulu sebagai tempat yang aman, ramah, dan adil bagi seluruh warganya, terutama mereka yang paling rentan," demikian Hj Leni Haryati John Latief. [**]