PedomanBengkulu.com, Jakarta - Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) bersama Kementerian PAN-RB masih terus secara intensif membahas reformasi birokrasi dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan fokus pada efisiensi, tata kelola, dan profesionalisme.
Anggota Komite I DPD RI Hj Leni Haryati John Latief mengatakan, pemerintah telah menyepakati mengenai rencana strategis 2025–2029 diformulasi untuk membangun ASN yang lincah, cakap mengelola digital, dan berbasis merit.
"Komponen paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, ya ASN ini. Ibarat motor, kalau lincah, gesit dan tangguh, maka pelayanan publik akan memuaskan. Jadi masalah ini nggak bisa dianggap sepele. Manajemen ASN harus dirancang bagaimana kinerjanya ke depan bisa seprofesional mungkin," kata Hj Leni Haryati John Latief, Selasa (8/7/2025).
Lulusan Magister Administrasi Publik Universitas Bengkulu ini menjelaskan, birokrasi pemerintahan harus memiliki integritas, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta intervensi politik yang mengganggu netralitas dan kualitas pelayanan publik.
"Regulasi yang sekarang berlaku menekankan sistem merit yang menuntut setiap ASN direkrut, ditempatkan, dikembangkan, dan dipromosikan berdasarkan kompetensi, kualifikasi serta kinerja, bukan karena kedekatan politik, hubungan kekeluargaan, atau uang pelicin," ujar Hj Leni Haryati John Latief.
Mantan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Bengkulu ini mengapresiasi inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan profesionalisme birokrasi.
"Misalnya saya dengar di Kota Bengkulu sudah dikembangkan terobosan inovatif berupa open karir, dimana ASN diberikan kesempatan secara luas mengajukan diri menduduki jabatan sesuai dengan minat, potensi, dan kompetensi mereka dengan melengkapi target kinerja dan siap mundur kalau kinerjanya tidak memuaskan," ungkap Hj Leni Haryati John Latief.
Pembina Bundo Kanduang Provinsi Bengkulu ini menambahkan, meskipun inovasi yang dilakukan belum tentu berhasil, namun daerah-daerah lain perlu melakukan terobosan untuk membenahi manajemen ASN.
"Kalau ada kekurangan nanti kan bisa dievaluasi. Yang penting jangan ada jual beli jabatan. Kalau jabatan ASN bisa diperjualbelikan dan birokrasi dibiarkan lamban, masyarakat akan terus dirugikan oleh pelayanan yang tidak maksimal. Pembangunan juga akan amburadul," demikian tutup Hj Leni Haryati John Latief. [**]
