PedomanBengkulu.com - Ketua Pemuda Muhammadiyah Provinsi Bengkulu, Yugiatno menanggapi polemik Opsen Pajak yang berkembang di masyarakat dan menilai bahwa kritik terhadap Gubernur Bengkulu Helmi Hasan salah sasaran.
Menurutnya, kebijakan tersebut berawal dari Perda Nomor 7 Tahun 2023 yang disusun sebelum Helmi Hasan menjabat sebagai Gubernur Bengkulu.
"Tentu kalau kita sekarang ini banyak sekali masyarakat yang menuju statment negatifnya ke Pak Gubernur. Saya pikir itu salah sasaran dan memang ini kurang sosialisasi sehingga banyak masyarakat yang akhirnya tidak paham," ujarnya, Minggu (18/05/2025)
Ia menjelaskan bahwa Perda tersebut saat itu diketuai oleh Usin Abdisyah Putra Sembiring saat masih di DPRD, sehingga seharusnya tanggung jawab sosialisasi juga ada di legislatif.
"Jadi kenapa saya bilang ini salah alamat kalau Pak Gubernur, karena beliau waktu itu belum jadi Gubernur. Sekarang ini beliau fokus untuk membangun Bengkulu," tambahnya.
Menurutnya, minimnya sosialisasi dari DPRD menyebabkan kebijakan Opsen Pajak menimbulkan kegaduhan. Jika sejak awal transparan dan melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi seperti Pemuda Muhammadiyah, maka aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dengan baik.
Ia juga menyayangkan munculnya upaya mencari kambing hitam dalam kebijakan ini.
"Maksud saya, kambing hitam ini salah alamat, bukan Pak Gubernur. Harusnya Perda ini disosialisasikan dulu sebelum berlaku," tegasnya.
Pemuda Muhammadiyah mendukung Gubernur Helmi Hasan untuk tetap fokus membangun Bengkulu dan menjalankan program yang berpihak kepada rakyat.
"Opsen Pajak adalah bagian dari kebijakan fiskal, tetapi proses penyusunannya harus transparan dan tidak boleh tiba-tiba muncul tanpa komunikasi yang baik," ujarnya.
Ia juga meminta DPRD untuk lebih terbuka dan aktif berdiskusi dengan masyarakat dalam merancang kebijakan pajak agar tidak ada keresahan yang berujung pada polemik berkepanjangan.
"Jangan buat Perda yang tersembunyi, tiba-tiba timbul dan menimbulkan riuh di masyarakat," katanya.
Di akhir pernyataannya, ia mengingatkan agar pemimpin tetap berfokus pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat, bukan terjebak dalam polemik politik.
"Pak Gubernur saat ini fokus untuk membangun dan membantu rakyat," tutupnya.