PedomanBengkulu.com, Bengkulu - Kondisi infrastruktur jalan di kabupaten/kota menuai keluhan dari masyarakat. Seperti jalan di kawasan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong dan jalan yang ada di simpang Kampung Bali. Kondisi jalan tidak nyaman bagi pengendara dan tak jarang mendorong timbulnya kecelakaan.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief mengatakan, Kementerian PUPR perlu memantau perkembangan, bahkan bila memungkinkan membantu selesainya berbagai masalah infrastruktur yang terjadi di daerah.
"Memperbaiki jalan rusak adalah salah satu jalan untuk membangun peradaban yang baik, karena manfaat jalan mulus bukan cuma dirasakan langsung oleh masyarakat yang hidup sekarang, tapi sampai ke generasi lanjut," kata Hj Riri Damayanti John Latief, Selasa (24/5/2022).
Alumni Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini menjelaskan, pemerintah pusat harus memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah yang terhambat perkembangannya karena kondisi infrastrukturnya masih amburadul sementara pemerintah daerah punya kemampuan yang terbatas untuk memperbaiki sendiri.
"Nggak semua provinsi kaya. Dukungan perbaikan infrastruktur yang besar dari pusat kepada daerah yang miskin akan memberikan kekuatan kepada daerah yang lemah untuk keluar dari kemiskinannya. Perbaikan jalan di daerah-daerah tertinggal harus jadi prioritas kementerian yang mengurusi soal infrastruktur," ujar Hj Riri Damayanti John Latief.
Wakil Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Bengkulu ini mengapresiasi komitmen Presiden Joko Widodo untuk pembangunan infrastruktur jalan tol di seluruh tanah air, termasuk jalan tol Bengkulu-Taba Penanjung.
"Jalan tol ini adalah prestasi besar dan sentuhan yang sangat berarti dari Presiden Jokowi untuk masyarakat Indonesia. saya harapkan juga bisa segera berlanjut karena memang akan memberikan manfaat yang besar bagi perekonomian Bengkulu," ungkap Hj Riri Damayanti John Latief.
Dewan Penasehat Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Bengkulu juga berharap dukungan dari Kementerian PUPR untuk pembangunan infrastruktur jalan di sentra-sentra pertanian dan perkebunan milik masyarakat serta jalan khusus untuk mengangkut komoditas-komoditas berat hasil pertambangan.
"Masalah jalan khusus perkebunan dan pertambangan ini sudah banyak disampaikan masyarakat kepada saya. Kasihan masyarakat dengan kendaraan yang jauh lebih kecil harus beriring jalan di jalanan yang rusak dengan truk-truk besar," demikian Hj Riri Damayanti John Latief. [**]
