Sejumlah pihak bahkan lebih jauh berkesimpulan bahwa hal ini untuk memenuhi agenda politik tertentu di tengah musim Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan berlangsung pada tanggal 27 Juni mendatang. Dengan kalkulasi, ada ada marjin Rp 1,5-2,5 triliun yang bisa diperoleh dari volume impor 500 ribu ton beras asal Thailand dan Vietnam tersebut.
Kesimpulan itu diperkuat karena sejumlah asumsi. Misalnya, Presiden Joko Widodo berharap impor beras ini bisa memperkuat cadangan beras Indonesia agar tidak terjadi gejolak harga di daerah-daerah. Namun realitasnya, sejumlah petani telah melayangkan protes atas kebijakan ini. Contohnya Gapoktan Ngudi Waluyo di Klaten yang mengaku petani resah dengan adanya rencana pemerintah ini.
Alasan lain, Presiden Joko Widodo sendiri sebenarnya bukan rezim yang menyukai impor beras. Sebab, mantan Walikota Surakarta ini pernah menyatakan sendiri bahwa ia akan bersedih bilamana mendengar laporan Indonesia masih melakukan impor pangan di Istana Negara, Jakarta, Rabu 30 November 2016 silam.
Lalu bagaimana keadaan stok beras di Provinsi Bengkulu yang merupakan salah satu provinsi termiskin di Sumatera dengan julukan provinsi timur di barat Indonesia?
Kabid Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bengkulu, Erik Rizal, Selasa (16/1/2018), mengatakan, ada ratusan hektare tanaman padi di Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan dan beberapa daerah lainnya di Bengkulu, akan panen pada bulan Februari dan Maret mendatang. Dengan demikian, tiga bulan ke depan produksi beras lokal akan melimpah.
Ambil contoh di Perum Bulog Sub Rejang Lebong. Disini, stok beras mencapai 2.308 ton yang diperkirakan mencukupi untuk tiga bulan ke depan. Artinya, alasan Pemerintah RI melakukan impor beras untuk memperkuat cadangan beras nasional itu tidak berlaku untuk Provinsi Bengkulu.
Terlepas dari itu semua, kebijakan impor beras adalah solusi gampangan dari Pemerintah RI untuk memperkuat cadangan beras nasional. Sebab, meski bisa mengamankan stok untuk sementara, namun akan banyak petani yang terpukul dan menciptakan kelaparan di masa yang akan datang.
Kebijakan impor beras itu akan menghancurkan produksi pangan para petani lokal. Sebab, harga beras impor yang murah dan kualitasnya yang lebih baik akan membuat harga gabah milik petani terpuruk bersamaan kesejahteraan mereka.
Sementara solusi yang seharusnya diambil oleh Pemerintah RI adalah bagaimana membangun sektor pertanian yang handal dengan melakukan industrialisasi pertanian sebagaimana Vietnam yang dahulu negara miskin melakukannya. Berikan petani modal, teknologi dan organisasi agar petani mampu menjadi orang-orang mandiri yang memiliki daya tahan dalam menciptakan ketahanan pangan.
