Presiden Bolivia Evo Morales menyatakan bahwa negerinya merdeka penuh dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Pernyataan itu disampaikan oleh Morales melalui akun twitternya, Sabtu (22/7/2017). Dia menegaskan, negerinya tidak mau didikte oleh lembaga pemberi pinjaman itu.
“Organisasi-organisasi ini (IMF dan Bank Dunia) mendikte nasib ekonomi Bolivia dan dunia. Hari ini kami nyatakan merdeka penuh dari mereka,” tulis Morales.
Menurut dia, di masa lalu, Bolivia punya ketergantungan sangat besar terhadap IMF dan Bank Dunia. Bahkan IMF punya kantor di pemerintahan Bolivia dan terlibat dalam pertemuan-pertemuan mereka.
Namun, sejak Morales berkuasa di tahun 2006, ketergantungan Bolivia terhadap IMF dan Bank Dunia terus menurun. Sebagai gantinya, Bolivia menggenjot penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam, khususnya hidrokarbon.
Namun, bukan berarti Bolivia menolak penuh pinjaman atau bantuan asing. Negeri berpenduduk 11,5 juta jiwa bersedia menerima pinjaman asalkan selaras dengan politik pembangunan nasionalnya.
Kisah Kelam
Tahun 1970-an, demi membiayai modernisasi industri pertambangan dan industri pertanian berorientasi ekspor, Bolivia mulai mendongak pada IMF.
Antara 1971-1981, pinjaman Bolivia mencapai 3 milyar USD.
Lalu, di tahun 1985, Bolivia mengalami hiperinflasi. Tingkat inflasinya sampai 24.000 persen. Negara yang merdeka sejak 1825 ini nyaris bangkrut.
Pada saat itulah IMF datang mengulurkan tangan. IMF lalu memberikan resep “penyesuaian struktural” yang diberi nama keren: Kebijakan Ekonomi Baru (Nueva PolÃtica Económica, NPA). Inti dari NPA adalah liberalisasi impor, privatisasi sektor strategis, pemotongan belanja sosial, deregulasi, dan lain-lain.
Namun, resep IMF itu tidak menyembuhkan penyakit, justru menambah banyak penyakit. Angka kemiskinan meningkat tajam beriringan dengan melebarnya ketimpangan ekonomi.
Situasi makin parah di tahun 1990an. Di tahun 1997, Bank Dunia mendesak Bolivia untuk memprivatisasi layanan air bersih. Sebagai awalnya, dimulai dari dua kota besar: El Alto/La Paz dan kota Cochabamba.
Tahun 1999, secara sepihak dan rahasia, layanan air bersih Bolivia diserahkan kepada korporasi asal Amerika Serikat, Bechtel. Hanya dalam beberapa minggu, Bechtel menaikkan harga air sampai 50 persen.
Pemberontakan rakyat meledak, terutama di kota Cochabamba. Mereka menentang privatisasi air. Rakyat Bolivia mengenang peristiwa itu sebagai “perang air”. Satu orang tewas dan ratusan lainnya terluka dalam kejadian itu.
Peristiwa itu memicu sentimen anti-IMF dan Bank Dunia sangat menguat. Situasi itu juga yang memungkinkan Evo Morales memenangkan pemilu di tahun 2015. [Raymond Samuel/Berdikari Online]
