Menurut Rohidin Mersyah, sarana prasarana dan sumber daya manusia kesehatan di Provinsi Bengkulu cukup memadai, harus didukung dengan pelayanan yang baik. Rohidin meminta, budaya melayani harus benar-benar dibangun sehingga masyarakat merasa nyaman dalam mendapatkan penanganan kesehatan.
“Budaya melayani ini yang harus benar-benar kita bangun, sehingga masyarakat betul-betul merasa nyaman, diterima dengan baik, mendapatkan perlakuan yang baik dari petugas pelayan kesehatan yang ada, sehingga akan sangat membantu dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang ada di daerah kita” ujar mantan Wakil Bupati Bengkulu Selatan ini.
“Seluruh masyarakat miskin bahkan yang hampir miskin, harusnya semua sudah tercover dengan program BPJS Kesehatan, mestinya tidak ada lagi masyarakat miskin yang tidak mendapatkan fasilitas layanan kesehatan. Apalagi pemprov juga mengalokasikan APBD provinsi, lebih kurang delapan ribu jiwa jaminan kesehatan provinsi untuk masyarakat miskin” ujar alumnus Universitas Gajah Mada Yogyakarta ini.
Rohidin Mersyah berharap, pemerintah pusat dapat memberikan kewenangan kepada daerah untuk bisa mengganti kepemilikan pemegang jaminan kesehatan jika didapati kesalahan data atau pemegang jamkes yang telah meninggal sesuai data yang valid didaerah.
Menanggapi paparan Wakil Gubernur Bengkulu, Menteri Kesehatan RI, Nila Djuwita F. Moeloek dalam sambutannya, mengaku sepakat dengan Wagub terkait pelayanan kesehatan. Menurut Nila saat ini diperlukan revolusi mental dalam hal pelayanan kesehatan.
Menteri Nila menambahkan, untuk menekan angka penyakit tidak menular yang saat ini meningkat seperti hipertensi dan stroke, Kementerian Kesehatan memerapkan pelayanan kesehatan berbasis pendekatan keluarga. Melalui program ini, uangkap Nila, diharapkan petugas pelayan kesehatan (Puskesmas; red) bisa mengecek kesehatan setiap keluarga dengan cara datang langsung ke rumah-rumah.
“Bapak punya Puskesmas, Posyandu dan sebagainya, tapi Puskesmas ini masih menunggu pasien. Oleh karena itu, kami minta petugas dari Puskesmas hendaknya mendatangi keluarga, kita ingin tahu, kita ingin melihat keluarga tersebut,” ujar Menteri yang juga berprofesi dokter mata ini.
Sementara itu, menanggapi validasi data penerima jaminan kesehatan nasional, Menteri Kesehatan mengatakan verifikasi validasi bukan dari Kementerian Kesehatan namun dari Kemnterian Sosial.
“Kalau bapak bilang ada 650 ribu, padahal hanya butuh 350 ribu, saya kira ini hal yang baik sekali untuk betul-betul diverifikasi, Ibu Mensos (Meteri Sosial;red) bilangnya diverifali oleh Dinas Sosial, Alhamdulillah kalau mau dibantu oleh Provinsi Bengkulu sampai ke desa, kita tahu betul mana yang miskin mana yang tidak. Jadi tepat pemberiannya,” kata Nila.
Komitmen ini, ditandai dengan penandatangan pernyataan sikap dan deklarasi pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat, sebagai implementasi Instruksi Presiden No 1 Tahun 2017 oleh seluruh bupati dan walikota serta gubernur.
“Gerakan masyarakat hidup sehat, salah satu upaya kita bagaimana menangani pergeseran pola penyakit, penyakit menular sudah semakin menurun namun penyakit tidak menular semakin meningkat contohnya stroke,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni.
Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Herwan Antoni, memaparkan peningkatan angka kesehatan Provinsi Bengkulu, seperti angka kematian ibu dan bayi yang menurun di bawah angka target nasional dan penurunan gizi kurang dan gizi buruk. [Ms]