BENGKULU, PB - Pemerintah Provinsi Bengkulu terus berupaya untuk membangun fasilitas sarana prasarana daerah seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih sampai irigasi pertanian. Namun beberapa faktor seperti anggaran menjadi penghambat, oleh sebab itu perlu adanya bantuan dari pihak lain seperti PT Sarana Multi Infrastuktur (SMI) untuk percepatan pembangunan.Baca juga : Membiarkan Pembangunan Mandeg dan Pinjaman Pemkot ke Kemenkeu Butuh Kesamaan Pandangan
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Edyarsyah mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur di daerah ini masih merupakan tantangan besar yang harus diatasi. Sejumlah faktor penghambat untuk meningkatkan infrastruktur salah satunya adalah minimnya APBD.
“Percepatan pembangunan daerah tergantung dengan besarnya anggaran daerah, Bengkulu sendiri kita tahu anggaran pembangunannya masih kecil,” tutur Edyarsyah saat pertemuan di Gedung Serba Guna Pemprov Bengkulu, Selasa (9/5).
Untuk mengatasi hal tersebut dengan keterbatasan anggaran adalah dengan cara meminjam dana kepada pihak lain untuk pembiayaan infrastruktur, salah satunya kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
“Dengan kehadiran SMI mungkin bisa menjadi solusi Bengkulu untuk keluar dari zona Provinsi termiskin di wilayah barat Indonesia,” ungkap Edi yang pernah menjabat Asisten III Setda Bengkulu
PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero merupakan perusahaan pembiayaan infrastruktur yang didirikan pada 26 Februari 2009 sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan 100 persen kepemilikan saham oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan.
Direktur Manajemen Resiko PT. SMI Mohammad Ghozie Indra Dalel, mengatakan walaupun baru 8 tahun berdiri namun sudah banyak membantu beberapa proyek Negara.
“SMI membantu pembiayaan daerah untuk membangun infrastruktur, dengan fitur pembiayaan berupa pinjaman daerah,” ucap Ghozie
Ghozie turut menjelaskan proses panjang yang harus dilalui untuk pengajuan pembiayaan, karena pemda harus meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan mendapat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri.
"Dukungan politis yang biasanya terkendala, sehingga persiapannya cukup lama. Jadi tidak bisa secepat pinjaman komersil," katanya
Turut hadir Bupati Kepahiang Hidayatullah Sjahid, Direktur Manajemen Resiko PT. SMI Mohammad Ghozie Indra Dalel, Komisi 11 DPR RI Dr Anarulita Muchtar, serta perwakilan dari daerah. [Ms]
.jpeg)
