Sticky

FALSE

Page Nav

HIDE

GRID

GRID_STYLE

Hover

TRUE

Hover Effects

TRUE

Berita Terkini

latest

Juni, KIA Ditarget Sudah Dicetak

ktp anak - foto istimewaBENGKULU, PB - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) menyatakan, program Kartu Identitias Anak (KIA) telah memasuki tahap tender. Proses lelang ini memakan waktu 45 hari. Setelah itu, barulah proses pencetakan KIA bisa dilakukan.

"Sekarang sudah dalam tahap tender. Jadi blanko KIA masih dilelang. Lelang itu kan 45 hari, jadi kami masih menunggu. Setelah itu baru bisa dilakukan di daerah (proses penerbitan KIA,red)," kata Direktur Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrullah, Selasa (19/4/2016).

Ke-50 kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai daerah percontohan tahun ini adalah Kabupaten Bener Meriah, Tebo, Mukomuko, Ogan Komering Ulu Timur, Belitung Timur, Temanggung, Blora, dan Kendal.

Selain itu, ada juga Wonogiri, Purworejo, Kulonprogo, Trenggalek, Jembrana, Alor, Sekadau, Lamandau, Kapuas, Hulu Sungai Selatan, Penajam Paser Utara, Bulungan, Buol, dan Sinjai.

Kemudian, Konawe, Gorontalo, Polewali Mandar, Maluku Tenggara, Halmahaera Tengah, Fakfak, Kota Subulussalam, Tebing Tinggi, Tanjung Balai, Solok, Padang Panjang, Dumai, Metro, Tanjung Pinang, Cilegon, Cimahi, Tegal, Magelang, Salatiga, Kediri, Mojokerto, Blitar, Probolinggo, Mataram, Bontang, Tomohon, Gorontalo, dan Kota Jayapura.

Sedangkan 8 Kabupaten/kota yang telah menerapkan program KIA yakni Bantul, Kota Yogyakarta, Surakarta, Malang, Balikpapan, Bangka Tengah, Pangkalpinang, dan Makassar. (Baca juga: Seluruh Warga Indonesia Bisa Cetak KTP-el di Kota Bengkulu)

Meski telah mulai proses tender, Zudan menegaskan, program KIA tahun ini lebih banyak pada sosialisasi. Selain itu, juga menggerakkan potensi yang ada di daerah. Sehingga nantinya program ini dapat terlaksana dengan baik di seluruh wilayah Indonesia.

"Jadi tahun ini lebih banyak sosialisasi dan menggerakkan potensi yang ada di daerah. Bertahap sosialisasi ke daerah," ujar Zudan. Hal ini juga merupakan wujud pemerintah untuk mewujudkan tekad agar seluruh penduduk Indonesia memiliki kartu identitas. [GP]